Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Karbon Berlaku di 2022, Begini Tanggapan Para Pelaku Industri
JAKARTA. Sejumlah perwakilan berbagai industri menanggapi rencana pemerintah yang akan memberlakukan pajak karbon mulai 1 April 2022. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Sebagaimana diketahui, pungutan pajak baru ini dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uang (PLTU) batubara dengan tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida […]
-
Tax Ratio Indonesia Naik Jadi 9,2% dengan UU HPP
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diyakini akan memberikan tambahan tax ratio sebesar 0,8% terhadap PDB. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan tax ratio Indonesia pada tahun depan hanya 8,44% PDB bila tidak ada reformasi pajak dan UU HPP. Sementara dengan UU HPP dan reformasi pajak, tax ratio pada tahun depan diperkirakan akan mencapai 9,22% dari PDB atau senilai Rp1.649,3 triliun. “Ini […]
-
Wamenkeu Minta E-Commerce Bantu Pemerintah Perluas Basis Pajak
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta pelaku e-commerce turut membantu pemerintah memperluas basis pajak. Suahasil mengatakan perkembangan teknologi informasi menyebabkan pergeseran model bisnis dari konvensional menjadi digital. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan perusahaan e-commerce untuk memastikan agar tidak ada potensi pajak yang hilang dari dinamika tersebut. “Saya ingin menyampaikan, platform digital seperti Grab dan e-commerce lain idealnya ikut menjadi mitra pemerintah untuk […]
-
Kebijakan Pajak Baru Joe Biden, Tarif PPh Amerika Bakal Jadi Tertinggi
Program Build Back Better yang diusung Presiden AS Joe Bidden akan menaikkan tarif teratas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Nantinya, batas atas PPh orang pribadi AS bakal menjadi yang tertinggi di antara negara maju. Proposal belanja senilai US$1,75 triliun yang diusung Biden mematok tarif PPh OP menjadi 57,4%. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara 38 negara […]
-
Dirjen Pajak: UU HPP Jadi Batu Pijak Penting dalam Reformasi Lanjutan
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan terbitnya UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan berfungsi ganda pada perbaikan regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan UU HPP tak hanya untuk memperbaiki kebijakan perpajakan saat ini. Aturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober tersebut juga menjadi basis kebijakan perpajakan yang […]
Got any book recommendations?