NEWS
-
Sumbangan Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Begini Syaratnya
Sumbangan pada umumnya tidak boleh dijadikan sebagai pengurang (non-deductible expense) dalam menentukan besaran penghasilan kena pajak (PKP) seperti ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh. Namun, terdapat beberapa jenis sumbangan yang ternyata dapat diberikan pengecualian sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang (deductible expense). Salah satunya sumbangan penanggulangan bencana nasional sesuai Pasal 6 ayat […]
-
Dorong Peningkatan Investasi, Dewan Nasional KEK Minta Badan Usaha dan Pelaku Usaha Manfaatkan Fasilitas Fiskal
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) meminta kepada Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) untuk memanfaatkan fasilitas fiskal dan kemudahan yang diberikan dengan adanya UU Cipta Kerja. Pernyataan itu, disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi, dalam diskusi Implementasi UU Cipta Kerja dalam percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan tema ‘Optimalisasi Pemanfaatan […]
-
Terbitkan 2 Seri SUN Untuk Tax Amnesty, Pemerintah Raup Dana Rp1,91 Triliun
JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan imbal hasil (yield) yang akan ditawarkan pada transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty. Dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Sabtu (27/8/2022), pemerintah menerbitkan2 seri SUN untuk transaksi private placement tersebut. […]
-
Memahami PPnBM, Definisi, Dasar Hukum, Pemungutan, dan Tarif Terbaru
Pemerintah menetapkan outlook penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 2022 lebih rendah dari target awal. Keputusan ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi dan mulai turunnya harga komoditas, yang kemudian meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam penentuan outlook penerimaan. Pemerintah menilai penerimaan PPN dan PPnBM akan lebih rendah dari target Peraturan Presiden (Perpres) […]
-
Fraksi DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Tingkatkan Tax Ratio
Sejumlah fraksi di DPR meminta pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan sehingga rasio pajak (tax ratio) dapat ikut meningkat. Anggota DPR Fraksi PDI-P Abidin Fikri mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan perpajakan ketika perekonomian sudah berangsur pulih. Menurutnya, kinerja penerimaan tersebut juga akan tercermin dari rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB). “Fraksi PDIP Perjuangan berpendapat […]
WA only