NEWS
-
Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada pemerintah untuk mulai mengatur pengenaan pajak atas restoran yang berdagang melalui platform pesan antar seperti Gofood, Grabfood, dan sebagainya. Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto mengatakan ketentuan mengenai pengenaan pajak tersebut harus dituangkan dalam Raperda tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). “Perlu arahan dari […]
-
Jos! RI Kantongi Rp7,15 T Gara-Gara PPN Naik Jadi 11 Persen
Jakarta, Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Juli 2022 tembus Rp7,15 triliun. Penerimaan PPN terus meningkat usai pemerintah menaikkan tarif PPN jadi 11 persen pada April 2022 lalu. “Ini mengambarkan PPN walaupun sama-sama 1 persen, tapi karena objeknya naik, pemulihan ekonomi menderu-deru, maka penerimaan per bulan jadi meningkat,” kata Menteri Keuangan, Sri […]
-
Imbas Kenaikan Tarif PPN, Penerimaan PPN Juli 2022 Tercatat Rp 7,15 Triliun
JAKARTA. Penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) membawa dampak positif ke penerimaan negara. Adapun pemerintah menetapkan peningkatan tarif PPN per April 2022, yaitu dari 10% menjadi 11%. Dengan peningkatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, ada peningkatan penerimaan yang cukup nyata dari penyesuaian tarif PPN ini. Pada Juli 2022, pemerintah berhasil mengantongi pendapatan dari PPN […]
-
Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN Sumbang Rp7,15 Triliun ke APBN
Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]
-
Per Juli 2022, Sri Mulyani Kantongi Rp 3,02 Triliun dari Pemungutan PPN PMSE
JAKARTA. Dari Januari 2022 hingga Juli 2022, pemerintah sudah mengantongi sekitar Rp 3,02 triliun dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati cukup semringah dengan penerimaan ini. Pasalnya, ini sudah hampir mendekati jumlah penerimaan PPN PMSE yang didapat pemerintah di sepanjang tahun 2021. “Jadi baru tujuh bulan […]