Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pelonggaran PPKM dinilai memberi efek berbeda untuk sektor ekonomi tumpuan
JAKARTA. Pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai akan memberikan efek yang berbeda untuk sektor ekonomi tumpuan, karena pola pemulihannya juga yang relatif berbeda. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy memberikan contoh mengenai hal tersebut, misalnya sektor perdagangan yang tumbuh seiring dengan dilonggarkannya kegiatan masyarakat di kuartal II/2021 dan adanya insentif […]
-
Restitusi Pajak Tumbuh 12,27% Per September 2021, Ini Penjelasan DJP
Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengembalian pembayaran atau restitusi pajak hingga September 2021 mencapai Rp160,75 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan realisasi restitusi pajak tersebut tumbuh 12,27% secara tahunan. Berdasarkan jenis pajaknya, porsi restitusi pajak paling besar berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri. “Secara nominal per jenis pajak, restitusi masih […]
-
PBB Ungkap 4 Prinsip Utama Pengenaan Pajak Karbon
New York. Kebijakan pengenaan pajak karbon perlu memenuhi 4 prinsip. Keempat prinsip yang dimaksud adalah polluter pays principle, principle of prevention, precautionary principle, dan principle of common but differentiated responsibilities. Merujuk pada United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries, keempat prinsip di atas harus terpenuhi meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam produk legislasi dari pengenaan pajak karbon. “Polluter […]
-
Sektor yang Bisa Dapat Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah
Jakarta. Pemerintah menambah jumlah sektor penerima pengurangan 50% angsuran PPh Pasal Pasal 25. Penambahan itu menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (3/11/2021). Penambahan jumlah kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang berhak menerima pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini dituangkan dalam PMK 149/2021. Beleid ini merupakan perubahan kedua dari PMK 9/2021 yang sebelumnya sudah direvisi […]
-
Perkuat Fiskal Daerah, Wamenkeu Harap DPR Segera Sahkan RUU HKPD
Jakarta. Wakil Menteri Keuangan Suahasil berharap DPR bisa segera mengesahkan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), menyusul UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disetujui pada bulan lalu. Suahasil mengatakan RUU HKPD diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Menurutnya, RUU itu juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan masyarakat […]
Got any book recommendations?