NEWS

  • Keputusan Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Disesalkan, Kenapa?

    Keputusan Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Disesalkan, Kenapa?

    Pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 1 April 2022 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pajak karbon akan ditunda hingga 3 tahun ke depan. Artinya penarikan pajak dari sektor penyumbang emisi terbesar ditunda hingga tahun 2025 mendatang. “Salah satu yang akan diterapkan di awal adalah perdagangan karbon maupun […]

  • Dua Kali Ditunda, Kebijakan Pajak Karbon Akhirnya Diterapkan di 2025

    Dua Kali Ditunda, Kebijakan Pajak Karbon Akhirnya Diterapkan di 2025

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjawab rasa penasaran masyarakat terkait waktu penerapan pajak karbon. Pasalnya, pemerintah telah menunda penerapan kebijakan ramah lingkungan tersebut sebanyak dua kali di tahun 2022 ini. Menko Airlangga menyampaikan, kebijakan pajak karbon akan mulai diterapkan pada 2025 mendatang. Meski begitu, Airlangga tidak menyebut alasan pemerintah menunda pelaksanaan kebijakan pajak karbon […]

  • Sehatkan APBN, Suahasil Nazara Dorong Peningkatan Konsumsi Produk Dalam Negeri

    Sehatkan APBN, Suahasil Nazara Dorong Peningkatan Konsumsi Produk Dalam Negeri

    JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya agar dapat terus menahan shock atau guncangan dari ancaman ketidakpastian global. Salah satu upaya menjaga kesehatan APBN yaitu dapat dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri. “Bagaimana membuat APBN itu bener-bener menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Kita udah sampaikan untuk belanja […]

  • DJP Kembali Wacanakan Ubah Batas Omzet PKP Rp4,8 M, Bakal Diturunkan?

    DJP Kembali Wacanakan Ubah Batas Omzet PKP Rp4,8 M, Bakal Diturunkan?

    Ditjen Pajak (DJP) sedang mempertimbangkan untuk mengubah threshold atau batas nilai penghasilan kena pajak (PKP) yang saat ini berlaku, yakni Rp4,8 miliar. Bonarsius Sipayung, Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP mengatakan saat ini threshold PKP yang berlaku di Indonesia tergolong tinggi bila dibandingkan dengan threshold di negara lain. “Kalau kita […]

  • Sederet Manfaat Perusahaan Go Public, Raih Modal hingga Insentif Pajak

    Sederet Manfaat Perusahaan Go Public, Raih Modal hingga Insentif Pajak

    Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan upaya untuk mendorong perusahaan menjadi emiten melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). BEI pun menjelaskan beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan jika sudah melakukan IPO. Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat (LPP) BEI, Saptono Adi Junarso menuturkan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan setelah mencatatkan […]

WhatsApp WA only