NEWS
-
Parkir Pesawat Diusulkan Jadi Objek Pajak Daerah Baru, Serius Nih?
DPRD Kabupaten Badung, Bali mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak baru dari sektor parkir pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan usulan tersebut dalam Sidang Paripurna revisi Peraturan Daerah 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usulan itu dimaksudkan untuk mengerek penerimaan daerah dari sektor parkir […]
-
DJP Optimis Penerimaan Negara Makin Membaik Usai Tarif PPh Kripto Dinaikkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini aturan baru dari pajak kripto akan meningkatkan penerimaan negara. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, saat ini penerimaan pajak kripto terus mengalami peningkatan. Misalnya saja pada tahun 2024 lalu penerimaan pajak kripto bisa mencapai Rp 500 juta hingga Rp 600 juta. Yon menambahkan, […]
-
Sri Mulyani Atur Ulang Pajak Aset Kripto, PPN Dihapus, PPh Disesuaikan
Pemerintah mengubah ketentuan perpajakan untuk aset kripto lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Aturan baru ini berlaku mulai Jumat (1/8/2025). PMK 50/2025 terbit setelah aset kripto tidak lagi dikategorikan sebagai komoditas, melainkan sebagai aset keuangan digital atau digital financial asset. Perubahan klasifikasi ini membuat pengawasan perdagangan aset kripto berpindah dari Badan Pengawas […]
-
Perbedaan Skema Pajak Kripto Lama dan Baru, Kemenkeu Hitung Potensi Lonjakan Penerimaan
Pemerintah ingin mengoptimalisasi penerimaan negara dari perdagangan aset kripto seiring diberlakukannya skema perpajakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 50/2025. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyebut potensi penerimaan pajak dari transaksi kripto sangat besar, terlebih dengan struktur tarif final yang kini dibuat lebih sederhana dan jelas. “Kalau menghitung penerimaannya berapa, tarifnya […]
-
PMK Baru! Sri Mulyani Ubah Ketentuan PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan
Pemerintah menyesuaikan ketentuan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Penyesuaian ketentuan tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK No.51/2025. Beleid yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 ini diterbitkan di antaranya untuk menyesuaikan ketentuan impor emas batangan. “bahwa untuk […]
WA only