NEWS
-
DJP Tegaskan Satu NIK Hanya untuk Daftar Satu NPWP, Bagaimana KLU-nya?
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bahwa satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk mendaftarkan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak, imbuh otoritas, perlu menentukan klasifikasi lapangan usaha (KLU) berdasarkan kegiatan utama wajib pajak. KLU juga bisa dipilih berdasarkan lapangan usaha mana yang paling atau lebih dominan dijalani. “Wajib pajak orang pribadi […]
-
RI & 10 Negara Ini Sepakat Tak Sembunyikan Pengemplang Pajak
Bali, Indonesia bersama 10 negara lainnya telah menyepakati komitmen transparansi pajak melalui penandatanganan deklarasi Asia Initiative di Bali pada Kamis (14/7/2022). Asia Initiative dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pimpinan otoritas pajak dan perwakilan beberapa delegasi yurisdiksi Asia serta organisasi internasional. Di mana ke-11 negara yang tergabung di dalam Asia Initiative di antaranya […]
-
Deklarasi Bersama Lawan Penghindar Pajak
BADUNG. Sebanyak 11 yurisdiksi pajak sepakat untuk memerangi penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan melalui penandatanganan Bali Declaration di sela-sela pertemuan di Nusa Dua, Bali Kamis (14/7) kemarin. Deklarasi ini merupakan landasan dari Asia Initiative yang pertemuan perdananya telah digelar Februari lalu dan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Sebanyak 11 yurisdiksi yang dimaksud, yakni Indonesia, […]
-
Peringati Hari Pajak, Suryo Ajak Pegawai Ikuti Perkembangan Zaman
pada hari Kamis (14/7), seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Pajak 2022 dengan melakukan upacara bendera. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo, yang pekan ini sedang menghadiri side event G20 di Bali, memimpin upacara Hari Pajak di Gedung Keuangan Negara Provinsi Bali. Sementara di Kantor Pusat DJP, Jakarta, upacara dipimpin […]
-
Catat! DJBC Cabut Aturan Tata Laksana Insentif Tambahan Pengusaha KITE
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencabut Peraturan Dirjen (Perdirjen) Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2020 mengenai tata laksana pemberian insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas KITE untuk penanganan Covid-19. Pencabutan atas PER-04/BC/2020 dilakukan dengan penerbitan PER-6/BC/2022 yang ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Askolani pada 13 Juli 2022. “Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2020 … dicabut […]