Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Dividen
Pemerintah menghapus pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang diperoleh dari dalam dan luar negeri. Kebijakan ini tertuang dalam UU Cipta Kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pengecualian PPh atas dividen dan penghasilan setelah pajak diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. Sementara, untuk dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang […]
-
Pemerintah Pusat Bisa Intervensi Tarif
JAKARTA. Pemerintah pusat akan turut mengintervensi rancangan kebijakan fiskal pemerintah daerah khususnya dalam penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (DPRD). Hal ini memungkinkan dilakukan setelah pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, pengaturan tarif PDRD agar daerah tidak menerapkan tarif terlalu […]
-
Sri Mulyani: UU Cipta Kerja Tegaskan Batu Bara Kena PPN
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, hasil pertambangan batu bara kini masuk sebagai barang kena pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari komoditas batu bara. Ketentuan ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disepakati dengan DPR pada Senin (5/10). “Dalam UU Cipta Kerja ini juga ditegaskan mengenai batu bara sebagai barang kena pajak. Oleh karena […]
-
Menkeu Ungkap Alasan Perpajakan Masuk ke Omnibus Law Ciptaker
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ihwal masuknya sejumlah aturan perpajakan dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Ia mengungkapkan beberapa pasal terkait Perpajakan yang masuk dalam UU tersebut sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kini telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan […]
-
Hasil Tambang Batubara Jadi Barang Kena Pajak
JAKARTA. Produsen pertambangan batubara tak lantas bergembira dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski kelak mendapatkan sejumlah kelonggaran dari kewajiban royalti, pemerintah akan menetapkan komoditas batubara menjadi barang kena pajak (BKP). Sebelumnya, mengacu Pasal 4A Ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1984 menyebutkan, batubara yang belum diproses menjadi briket batubara tidak dikenai PPN. Menteri Keuangan […]
Got any book recommendations?
WA only