Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada yang Bermain! HJE Rokok 100 Persen Dinilai Tak Tepat
JAKARTA – Kalangan industri hasil tembakau (IHT) menilai kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 100 persen dari harga banderol itu tidak tepat. Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar menyatakan kebijakan HJE 85 persen yang berlaku saat ini sudah tepat dan tidak perlu diubah-ubah. Menurut dia, tidak ada perusahaan rokok […]
-
Sri Mulyani: Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja tidak muncul tiba-tiba
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU oleh DPR pada Senin (5/10). Dalam beleid sapu jagad tersebut, pemerintah menyisipkan aturan terkait perpajakan yang sebelumnya berada dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kluster perpajakan dalam UU Cipta Kerja tidak muncul tiba-tiba. Menkeu bilang, beberapa ketentuan dalam RUU […]
-
PKP Pedagang Eceran Boleh Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli
Pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran kini dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjualnya. Pasal 112 UU Cipta Kerja dalam klaster perpajakan telah menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan dari UU PPN. Salah satu perubahannya, menyisipkan Pasal 13 ayat (5a) di antara ayat (5) dan ayat (6), yang mengatur […]
-
Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hasil pertambangan batu bara sebagai barang kena pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini menjadi salah satu bagian dari perubahan UU PPN yang masuk dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja. Dalam UU tersebut, hasil pertambangan batu bara tidak lagi masuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN. “Di dalam UU […]
-
Sederet Keuntungan UU Cipta Kerja yang Diklaim Pemerintah
Jakarta, Pemerintah mengklaim Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan sederet manfaat bagi masyarakat. Salah satunya soal jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan JKP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, pemerintah akan berkontribusi dalam hal penguatan dana di lembaga tersebut. “Justru dengan uu ini, kehadiran negara hadir dalam bentuk […]
Got any book recommendations?
WA only