NEWS
-
Jenis Wajib Pajak Ini Bisa Isi Deposit Pajak dengan Dolar AS
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 memperkenankan wajib pajak tertentu untuk mengisi deposit pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Wajib pajak yang dimaksud, yaitu wajib pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS melalui permohonan atau pemberitahuan secara tertulis. “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat […]
-
Perkuat Industri Tekstil, PPN Impor Kapas Dihapus
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah merancang berbagai insentif mendukung pertumbuhan industri tekstil di Tanah Air. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor bahan baku kapas. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi terbatasnya pasokan bahan baku, yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam aktivitas produksi di industri tekstil nasional. Ketua […]
-
Harga Jual Eceran Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025
JAKARTA. Para perokok harus merogoh kantong lebih dalam. Pemerintah bakal mengerek harga jual eceran (HJE) rokok konvensional dan rokok elektrik mulai 1 Januari 2025 nanti. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 96/2024 dan PMK 97/2024. Kenaikan HJE rokok untuk mendukung pengendalian konsumsi tambakau, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Sejatinya, pemerintah menahan tarif cukai hasil […]
-
Tarif PPN Bikin Usaha Tambang Goyang
JAKARTA. Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini menuai kekhawatiran dari pelaku industri tambang batubara, mengingat dampak signifikan terhadap biaya operasional, daya saing, hingga potensi menurunnya ekspor. Gita Mahyarani, Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengatakan, kenaikan tarif PPN ini akan memberatkan kinerja perusahaan tambang. Selain […]
-
Pemerintah Pastikan PPN 12% Berlaku Awal 2025
JAKARTA. Pemerintah bakal mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi yang bakal berlaku mulai awal tahun depan. Salah satunya adalah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%. Rencana kebijakan itu bakal berjalan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12), bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Rosan P. […]
WA only