Mindblown: a blog about philosophy.
-
Serah Terima Beli Properti Bebas PPN Dikaji Dilakukan di 2022
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah tengah mengkaji pemberian izin pengalihan serah terima pembelian properti yang memperoleh fasilitas bebas pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang seharusnya diserahkan pada tahun ini menjadi tahun depan atau 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kajian ini dilakukan karena ada permintaan dari masyarakat di berbagai daerah. “PPN DPT (ditanggung pemerintah) akan kita […]
-
RI Panen Pajak Digital Selama Pandemi Covid-19
JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, adanya pajak digital yang potensial di masa pandemi tumbuh dengan sangat baik diharapkan dapat diatur dengan baik dan segera diimplementasikan agar menambah penerimaan tanpa mengganggu fairness. Dimulai dengan Perppu no 1 tahun 2020, dengan memasukan pemungutan PPn pada platform asing yang memberikan layanan jasa pada Indonesia […]
-
RUU KUP Dinilai Tak akan Dorong Penerimaan Negara, Ini Sebabnya
Merdeka.com – Pemerintah tengah menyiapkan instrumen pemungutan pajak yang bisa diandalkan tahun depan atau 2022. Upaya itu ditujukan dengan melanjutkan komitmen reformasi birokrasi perpajakan, bersamaan dengan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU ini merupakan perubahan kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Pengamat Ekonomi IndiGo Network, Ajib Hamdani menilai, draf […]
-
Pengusaha Tolak Klausul Pajak Karbon Dalam RUU KUP
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Komisi XI DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Namun beleid tersebut menuai penolakan dari para pengusaha, terutama adanya klausul soal pajak karbon yang tertuang dalam Pasal 44G […]
-
Penyerapan pajak Jakarta Timur baru 24,33 persen
Penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkantoran (PBB-P2) Jakarta Timur baru mencapai 24,33 persen atau sebesar Rp307 miliar dari target sebesar Rp1,2 triliun hingga Agustus 2021. Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur (Jaktim), Ari Sonjaya dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penerimaan PBB-P2 dan pendaftaran E-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2 mendorong kolaborasi aktif camat dan […]
Got any book recommendations?
WA only