NEWS
-
Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, 21 Kebijakan Baru Siap Meluncur
Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan baru di sejumlah sektor, termasuk perpajakan. Salah satu perubahan besar ada pada insentif pajak penghasilan bagi pekerja mulai tahun depan. Pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta akan mendapat fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan cakupan yang lebih luas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif […]
-
Kabar Baik! PPh 21 Gaji di Bawah Rp10 Juta Berlanjut pada 2027
Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan pada 2027. Tak hanya dilanjutkan, cakupan penerima insentif tersebut juga direncanakan lebih luas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif PPh Pasal 21 tersebut akan kembali diberikan kepada pekerja pada tahun depan. Pemerintah bahkan berencana memperluas […]
-
Razia Pajak Kendaraan Digelar Rutin, Tunggakan Bisa Dibayar di Lokasi
Pemkab Sinjai, Sulawesi Selatan, bersama sejumlah instansi terkait menggelar penertiban pajak kendaraan bermotor (PKB) dan berhasil menghimpun penerimaan dari tunggakan pajak kendaraan. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Menurutnya, penertiban PKB akan dilakukan secara rutin setiap bulan hingga Desember […]
-
Fasilitas Pajak 2027 Disiapkan, Ada Kenaikan PTKP hingga PPh 21 DTP
Pemerintah menyiapkan sederet fasilitas dan kebijakan perpajakan pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga kelanjutan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah membahas rencana penyesuaian batas PTKP dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Pembahasan mengenai kebijakan tersebut dilakukan bersama dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. “Tadi […]
-
Prospek Pajak Ekonomi Digital usai Himbara-Tekfin Pungut PPN Digital Lintas Negara
Upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital berlanjut dengan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Usai resmi berlaku pekan lalu, himpunan bank milik negara (Himbara) serta teknologi finansial (tekfin) kini ikut terlibat dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk barang dan layanan lintas negara. Pengoperasian SPP-TDLN didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) […]
WA only