NEWS
-
September 2025, DJP Riau Terima Setoran Pajak Rp10,24 Triliun
Memasuki triwulan IV 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau berhasil menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp10,24 triliun, atau 57,71% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp17,75 triliun. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau Bambang Setiawan menjelaskan target 2025 memang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Hal ini […]
-
Pajak Pedagang Online Ditunda sampai Ekonomi RI Tumbuh 6%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pungutan pajak untuk pedagang online atau merchant di c-commerce belum akan diperlakukan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Dia mengatakan, berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pungutan pajak itu ditunda sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6%. “Di PMK yang kita desain, […]
-
Purbaya Dihantui Shortfall Pajak, Target Tahun Depan Bakal Lebih Sulit Dicapai!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hanya memiliki waktu kurang dari 3 bulan untuk mengejar target penerimaan pajak yang masih di angka 62,4% dari outlook sebesar Rp2.076,9 triliun pada tahun ini. Kalau meleset Purbaya bakal memikul beban berat karena target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2026 yang semula berada di kisaran 13% bisa menembus angka 27-30% lebih. […]
-
Cegah Shortfall, Ini Cara Purbaya Amankan Setoran Pajak 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki strategi untuk mencegah potensi shortfall, alias tak capai targetnya setoran penerimaan pajak pada 2025. Sebagaimana diketahui, dalam laporan Semester I-2025 (Lapsem) yang telah dikalkulasikan Kementerian Keuangan era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.387,3 triliun, setara 95,8% dari target APBN 2025 sebesar […]
-
Ditjen Pajak Baru Bisa Perbaiki Coretax 16 Desember 2025
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan permasalahan Coretax belum tuntas. Saat ini sistem senilai triliunan rupiah itu masih ditangani oleh vendor hingga 15 Desember 2025, sesuai kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Joko Susilo menjelaskan bahwa 1 Januari—15 Desember 2025 merupakan masa post implementation support (dukungan setelah sistem […]
WA only