NEWS
-
Kejagung Usut Korupsi di Ditjen Pajak, Modusnya Perkecil Pembayaran Wajib Pajak
Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Modus para terduga pelaku bermufakat jahat memperkecil pembayaran wajib pajak. “Yang jelas terkait ada perkara. Kita sudah melakukan tim penggeledahan. Perkara dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, […]
-
AS Pangkas Bea Masuk atas Barang Swiss dan Liechtenstein Jadi 15%
Pemerintah Amerika Serikat (AS) memangkas tarif bea masuk resiprokal atas barang impor dari Swiss dan Liechtenstein. Bea masuk dipangkas dari 39% menjadi tinggal 15%, setara dengan tarif bea masuk yang berlaku atas barang impor dari negara anggota Uni Eropa. Penurunan bea masuk dimaksud berlaku seiring dengan tercapainya kesepakatan bilateral antara ketiga pihak pada pekan lalu. […]
-
Asa pertumbuhan dari insentif pajak penghasilan
Ketika tahun anggaran 2025 memasuki babak pertengahan, pemerintah kembali memoles kebijakan fiskalnya agar lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi global dan domestik. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, negara memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 10 Tahun 2025. Kebijakan ini tidak sekadar […]
-
Jepang Berniat Buat Aturan Baru Terkait Mata Uang Kripto, Bakal Kena Pajak 20%
Otoritas Jasa Keuangan atawa Financial Services Agency (FSA) Jepang sedang mempertimbangkan peraturan yang akan mendefinisikan mata uang kripto sebagai produk keuangan yang tunduk pada aturan perdagangan dan mengurangi tarif pajak atas keuntungan. Berdasarkan pemberitaan Reuters yang mengutip surat kabar Asahi pada hari Minggu (16/11/2025), peraturan tersebut akan berlaku untuk 105 jenis mata uang kripto yang […]
-
Pajak Karbon Tak Kunjung Berlaku, Kemenkeu Beberkan Alasannya
Kementerian Keuangan mengungkapkan sederet alasan pemerintah belum menerapkan pajak karbon. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut penerapan pajak karbon memang telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, penerapan pajak karbon juga perlu menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peta Jalan Pajak Karbon. “Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang Peta Jalan […]
WA only