NEWS
-
Dirjen Pajak Sebut Surat Cinta Bukan Pemerasan
Direktorat Jenderal (itjen) Pajak KementerianKeuangan (Kemkeu) berupaya mengejar target penerima-an akhir tahun dengan melayangkan surat cinta pajak aliasSurat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterang-an (SP2DK). Namun, Ditjen Pajak menegaskan surat terse-but bukanlah bentuk tekanan atau pemerasan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menga-takan, penerbitan SP2DK merupakan mekanisme klarifika-si yang lebih manusiawi dalam pengawasan kepatuhan.Menurutnya, SP2DK […]
-
Bos Pajak Blak-blakan Soal Modus Kasus Ekspor Turunan CPO
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan perihal kasus pelanggaran ekspor produk turunan CPO yang merugikan negara triliunan rupiah. Seperti diketahui, operasi gabungan Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, bersama Satgassus Polri baru-baru ini menangkap 87 kontainer yang mengelabui pajak. Pelanggaran ini dilakukan oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Diketahui, barang diberitahukan sebagai […]
-
DPR Kritik Lambannya Pemerintah Terbitkan PP Peta Jalan Pajak Karbon
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritik Kementerian Keuangan yang tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait peta jalan pajak karbon. Sebagaimana diketahui, aturan pajak karbon tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Misbakhun menjelaskan bahwa ketentuan terkait pajak karbon dalam Undang-Undang HPP disusun pada masa berlangsungnya KTT COP […]
-
Manuver Bos Pajak Kejar Target Setoran Rp 2.000 T
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ia terapkan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 2.189,3 triliun, dan 2026 sebesar Rp Rp 2.357,7 triliun . Bimo memastikan, strategi yang akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak dengan mengluarkan kebijakan perpajakan baru, seperti menaikkan tarif ataupun menyasar objek […]
-
Bos Pajak Bakal Ubah Aturan Pajak 0,5% UMKM, Ini Alasannya!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah membahas perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu perubahan terkait dengan insentif pajak 0,5% terhadap UMKM dengan omzet paling tinggi Rp4,8 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa latar belakang dari pihaknya ingin mengubah aturan itu […]
WA only