NEWS

  • DJP Tegaskan Makna Khilaf untuk Hapus Sanksi Pajak Lebih Luas

    DJP Tegaskan Makna Khilaf untuk Hapus Sanksi Pajak Lebih Luas

    Alasan kekhilafan wajib pajak yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak tidak terbatas pada kondisi yang tercantum dalam PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (2/11/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan dirjen pajak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau […]

  • MTLA Ikut Terkerek Insentif Pajak

    MTLA Ikut Terkerek Insentif Pajak

    Insentif keringanan pajak properti membawa angin segar bagi PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) atau Metland untuk mendulang permintaan dari konsumen. MTLA akan mengoptimalkan insentif pajak ini hingga akhir tahun nanti. Direktur MTLA Olivia Surudjo menjelaskan, Metland membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp 1,42 triliun hingga September 2026. Realisasi tersebut setara 71,2% dari target sepanjang […]

  • Pembetulan SPT di Coretax Pakai Skema Replace, Ideatax Ingatkan Risikonya

    Pembetulan SPT di Coretax Pakai Skema Replace, Ideatax Ingatkan Risikonya

    Praktisi Perpajakan Ideatax Arianta John Bangun mengingatkan wajib pajak bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem Coretax kini memakai mekanisme replace. Mekanisme ini menuntut wajib pajak menyusun kembali data pelaporan secara lengkap dan menghitung dampak koreksi terhadap kewajiban pajak pada periode terkait. Mekanisme replace diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 yang berlaku sejak […]

  • Ramai Soal Pembalut Kena Pajak, Kemenkeu Buka Suara

    Ramai Soal Pembalut Kena Pajak, Kemenkeu Buka Suara

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara mengenai perbincangan di media sosial yang menyoroti pembalut sebagai barang kena pajak dan dikenakan pajak pertambahan nilai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti mengatakan barang konsumsi merupakan barang kena pajak (BKP), kecuali untuk jenis barang tertentu yang memperoleh fasilitas pembebasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan […]

  • Duh! Warga RI yang Patuh Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tak Sampai 50%

    Duh! Warga RI yang Patuh Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tak Sampai 50%

    Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah. PT Jasa Raharja mencatat, dari total 116 juta wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, baru 49,25% yang tercatat patuh membayar kewajibannya hingga September 2026. Artinya, tingkat kepatuhan tersebut masih berada di bawah 50%. Kondisi ini menjadi perhatian karena pembayaran pajak kendaraan bermotor […]

WhatsApp WA only