NEWS
-
PPh 21 Pejabat Ditanggung Pemerintah, Kemenkeu: Masuk Belanja Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengategorikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pejabat negara sebagai belanja perpajakan. PPh Pasal 21 DTP bagi pejabat negara dikategorikan sebagai belanja perpajakan mengingat skema membuat pejabat selaku wajib pajak tidak perlu menanggung beban PPh. “PPh Pasal 21 DTP merupakan deviasi karena wajib pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki […]
-
DJP Himpun Pajak Ekonomi Digital Rp40 Triliun hingga Juli 2025
Ditjen Pajak (DJP) melaporkan realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan penerimaan tersebut berasal atas 4 jenis pajak, yaitu PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), kripto, P2P lending atau fintech, dan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa […]
-
Ekonomi Digital Berkembang Pesat, DJP Siapkan Strategi Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan strategi baru untuk memperluas basis penerimaan negara seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan, pada 2024 lalu, transaksi ekonomi digital mencapai Rp 1.454 triliun atau tumbuh 6,6 persen. Angka itu jauh di atas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) […]
-
Pajak Anggota DPR-PNS Ditanggung Pemerintah, Ini Penjelasan Kemenkeu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengunggah informasi tentang tak adanya pembebasan pajak bagi para anggota DPR, pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, hingga hakim, melalui akun instagram @ditjenpajakri. Dalam postingan itu, DJP mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan pejabat negara, ASN, TNI/Polri, hingga hakim sudah dipotong pajak dan disetor langsung ke kas negara, sebagaimana berlaku di […]
-
RI Bebas dari Pajak Digital Trump, Cermati Global Minimum Tax
Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menyatakan Indonesia masih aman dari ancaman Presiden AS Donald Trump perihal penerapan pajak digital. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menilai bahwa pernyataan Trump lebih ditujukan ke negara yang mengenakan rezim pajak digital yang dikenal sebagai digital service tax (DST). Dia tidak menampik bahwa belakangan Kemenkeu juga mengincar perpajakan […]
WA only