NEWS
-
57.311 Warga Kota Malang Bebas Bayar PBB 2026
Sebanyak 57.311 obyek akan dibebaskan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang mulai tahun 2026. Mereka adalah wajib pajak yang seharusnya membayar tagihan senilai Rp 30 ribu. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah […]
-
Belanja Pajak Tak Ungkit Pengolahan
Dukungan pemerintah terhadap industri pengolahan melalui belanja perpajakan belum membuahkan hasil signifikan. Kinerja industri pengolahan justru semakin menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Merujuk Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, periode 2021 hingga 2026, alokasi belanja perpajakan industri pengolahan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, alokasi belanja perpajakan sektor ini tercatat […]
-
Ekonomi Diprediksi Membaik, Belanja Perpajakan Tahun 2026 Mulai Direm
Meski meningkat, belanja perpajakan pada 2026 tidak naik setinggi tahun-tahun sebelumnya. Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah memperkirakan belanja perpajakan hanya tumbuh 6,3% menjadi Rp 563,6 triliun. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp 530,3 triliun. Padahal, dalam periode 2021-2025, laju belanja […]
-
Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan Pendapatan
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan pajak dengan zakat viral. Pernyataannya kurang lebih begini: “Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Ada yang disalurkan melalui zakat dan wakaf, ada juga melalui pajak.” Sontak, hal itu segera menuai polemik. Banyak yang mengkritisi. Apalagi, pernyataan eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu diungkapkan ketika publik sedang dibebani […]
-
Demi Pajak 2026, Joint Program Cakup Data Keuangan hingga Tambang
Pengawasan pajak melalui joint program bakal mencakup analisis data keuangan, pertambangan, perdagangan, dan beragam data lainnya. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan analisis data tersebut akan menjadi bahan untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan intelijen. “Joint program dalam analisis data yang meliputi semua data keuangan, pertambangan, perdagangan, dan data lainnya untuk dilakukan upaya pemeriksaan, tindakan intelijen, […]