NEWS
-

Otoritas Pajak Meksiko Bisa Intip Platform Digital, Pengusaha Protes
Asosiasi Pengusaha Internet Meksiko (Asociacion de Internet MX) keberatan pemerintah dan parlemen memberikan kewenangan kepada otoritas pajak (State Tax Administration) untuk mengakses aktivitas online pengguna di berbagai platform digital. Aktivitas platform digital yang bisa dipantau otoritas meliputi platform streaming, e-commerce, aplikasi kencan, serta situs ekonomi gig yang dikelola oleh perusahaan transportasi online dan pengiriman makanan. […]
-

DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Hingga Desember 2025, Ini Syaratnya
Warga DKI Jakarta akan bebas dari sanksi pajak kendaraan hingga akhir tahun. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, dan dapat diakses di seluruh Samsat DKI Jakarta maupun melalui layanan […]
-

Optimalkan Penerimaan, Kemenkeu Bakal Terapkan Single Profile untuk Data Perpajakan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerapkan sistem single profile wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaaan perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2025. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menegaskan beberapa langkah untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah melalui integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian […]
-

Ditjen Pajak Buka-bukaan Alasan Menkeu Purbaya Datangi Kanwil WP Tajir
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor wilayah wajib pajak atau kanwil WP besar, Jumat (7/11/2025). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli menyampaikan bahwa pihaknya membagi target penerimaan pajak secara proporsional kepada seluruh unit kerja di Indonesia. Menurut Rosmauli, pembagian beban target penerimaan pajak […]
-

Kemenhut Siapkan 4 Aturan Turunan Perdagangan Karbon
Kementerian Kehutanan tengah menyusun empat peraturan turunan untuk memperkuat tata kelola pedagangan karbon. Empat aturan ini yaitu revisi Permen No 7/2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, Permen No 8/2021 tentang zonasi hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan produksi, revisi Permen No 9/2021 tentang pengelolaan Perhutanan […]
WA only