NEWS
-
Dirjen Pajak ungkap Alasan Butuh Bekingan Penegak Hukum
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim tetap independen dan dominan dalam mendorong kepatuhan penerimaan pajak melalui multidoor approach yang melibatkan instansi penegak hukum. Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya tidak bisa berdiri sendiri kendati sudah dibekali dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Namun, Bimo mengakui upaya-upaya […]
-
Tak Terkait Tax Amnesty, Kejagung Sebut Belum Akan Periksa Sri Mulyani di Kasus Pajak
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal peluang eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diperiksa di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan saat ini kans memeriksa Sri Mulyani masih belum ada. “Sementara tidak ada [opsi memeriksa mantan Menkeu Sri Mulyani]. Sementara,” ujar Anang di Kejagung, Rabu […]
-
11 Juta Wajib Pajak Belum Aktivasi Coretax, Bos DJP Beri Pesan Ini
Tahun 2026 tinggal lima minggu lagi. Tahun baru menjadi tandanya dimulainya musim pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) bagi seluruh wajib pajak. Pasalnya, per 1 Januari 2026, wajib pajak orang pribadi dan badan usaha bisa mulai melaporkan SPT Tahunan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaporan SPT Tahunan 2025 pada tahun depan akan menggunakan sistem perpajakan Coretax. Coretax […]
-
Sat Set! Begini Cara Aktivasi Coretax Buat Persiapan Lapor SPT 2026
Mulai tahun 2026, seluruh unit layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan bermigrasi ke sistem perpajakan terbaru, Coretax. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat menggunakan berbagai macam layanan dan melakukan pelaporan pajak tahunan dalam satu akun. Namun, sebelumnya, wajib pajak harus mengaktivasi akun Coretax. Untuk mengaktifkan Coretax, wajib pajak perlu membuat akun dan mendapatkan […]
-
MUI Sampaikan Beberapa Rekomendasi Terkait Pajak, Apa Saja?
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah seiring dengan penerbitan fatwa pajak berkeadilan oleh organisasi tersebut. Menurut MUI, pemerintah perlu mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dengan menerapkan pembebanan pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak (ability to pay). “Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan […]
WA only