NEWS
-
Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final 0,5 Persen untuk UMKM hingga Akhir 2025
Pemerintah memperpanjang kebijakan insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang Paket Stimulus Ekonomi pada Senin, 16 Desember 2024. “Bagi dunia usaha, khususnya UMKM, kebijakan PPh Final […]
-
Bupati: 82% Usaha Tak Terdaftar, Potensi Pajak Puluhan Trilun Menguap
Pemkab Badung mengungkapkan 82,1% objek usaha yang beroperasi di Badung, Bali, masih belum membayar pajak. Alhasil, potensi pendapatan asli daerah (PAD) bernilai puluhan triliun rupiah pun menguap. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyebut pemkab telah menerbitkan 40.060 izin investasi atau usaha selama 2020-2024. Izin tersebut didominasi usaha pariwisata (seperti hotel dan restoran) serta real […]
-
Cara agar Dikenai Tarif PPh Umum Meski Omzet di Bawah Rp4,8 Miliar
Wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar, tetapi ingin memilih untuk dikenai pajak penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PMK 164/2023, wajib pajak yang menginginkan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum PPh wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada dirjen pajak melalui kepala KPP […]
-
Jaga Penerimaan Pajak, DJP Perlu Selesaikan Kendala Coretax
Anggota Komisi XI DPR Andi Yuliani Paris mengingatkan Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak (DJP), untuk segera menyelesaikan kendala dalam penerapan coretax administration system. Andi menilai kendala penerapan coretax system telah berefek pada kontraksi penerimaan pajak pada beberapa bulan pertama 2025. Oleh karena itu, perbaikan coretax system sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi penerimaan pajak sekaligus memastikan pelaksanaan […]
-
Efisiensi Pungutan PPN Indonesia Kalah dari Negara Tetangga, Ini Penyebabnya
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyoroti rendahnya efisiensi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan. Dalam laporan terbarunya, AMRO menyatakan, salah satu penyebab utama rendahnya efisiensi pemungutan PPN di Indonesia adalah banyaknya barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, serta ambang batas kewajiban registrasi PPN yang sangat tinggi bagi […]
WA only