NEWS
-
DJP Tegaskan Dana Pemerintah untuk Program MBG Tetap Kena Pajak
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi masyarakat. Yayasan yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program tersebut juga harus memenuhi sejumlah kewajiban perpajakan. Penyuluh Pajak KPP Pratama Ciawi Adam Siaga Utama menegaskan bahwa dana pemerintah yang diberikan untuk pelaksanaan MBG tetap memiliki konsekuensi perpajakan. “Menegaskan kembali bahwa pelaksanaan program Makan […]
-
DJP Wajibkan Platform Kripto Identifikasi Rekening hingga Domisili Pengguna
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF (PJAK Pelapor CARF) mengidentifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) hingga domisili para penggunanya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi […]
-
Pemerintah Siapkan Revisi PP Panas Bumi, Insentif Pajak Jadi Andalan
Pemerintah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 7/2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan keekonomian dan daya tarik investasi panas bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mempercepat pengembangan panas bumi, termasuk melalui […]
-
Bahas Nilai Buku dalam Restrukturisasi, Kanwil LTO Undang 55 BUMN
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan 55 wajib pajak BUMN, Rabu (19/8/2026). Dalam forum ini, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan para wajib pajak besar yang hadir membahas penggunaan nilai buku dalam penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha; penunjukan kuasa wajib pajak sesuai PMK 44/2026; serta […]
-
Purbaya Siap Godok Pajak Perhiasan dengan DJBC, Ini Bocorannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya akan membicarakan mengenai kebijakan pajak ekspor terhadap perhiasan dengan kriteria berat tertentu dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun, Purbaya pun belum dapat menjabarkan nilai atau berat tertentu dari perhiasan yang akan dikenakan pajak. “Nanti masih dipikirkan, tetapi kira-kira yang beratnya tertentu…masih akan diomongin sama Bea Cukai,” […]
WA only