NEWS
-

Karyawan yang Hendak Jadi Kuasa WP Harus Punya SKT
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan seorang karyawan harus memenuhi kriteria sebagai pihak lain sebagaimana diatur dalam PMK 44/2026 bila hendak menjadi kuasa dari wajib pajak yang mempekerjakan karyawan dimaksud. Agar pihak lain bisa bertindak sebagai seorang kuasa, pihak lain harus memiliki kompetensi di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar (SKT). “Betul begitu [karyawan harus […]
-

WP Perlu Perinci Hal-hal yang Dikuasakan di Surat Kuasa Khusus
Surat kuasa khusus yang dibuat oleh wajib pajak pemberi kuasa kini harus memuat perincian hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Kewajiban untuk memerinci hal-hal yang dikuasakan termuat dalam format surat kuasa khusus pada Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026. “Surat kuasa khusus dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang […]
-

Peraturan Terbaru Soal Syarat Jadi Kuasa Wajib Pajak, Unduh di Sini
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026, Kementerian Keuangan mempertegas pihak yang bisa menjadi kuasa wajib pajak beserta persyaratannya. Merujuk PMK 44/2026, ada 3 pihak yang dapat ditunjuk menjadi seorang kuasa. Ketiganya meliputi: konsultan pajak (memiliki izin konsultan pajak); pihak lain (memiliki surat keterangan terdaftar); dan keluarga (tidak wajib memiliki kompetensi tertentu). “Wajib Pajak dapat menunjuk […]
-

Masyarakat Takut Disensus karena Pajak, Ini Catatan DPR kepada BPS
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri menilai banyak masyarakat takut menjadi responden Sensus Ekonomi 2026 karena khawatir data yang dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan perpajakan. Abdul Fikri menyebut masih ada sebagian masyarakat yang keliru memahami tujuan pelaksanaan sensus ekonomi. Masyarakat, lanjutnya, masih menganggap sensus ekonomi sebagai upaya pemerintah untuk mendata calon wajib pajak. “Ketika ada […]
-

Perkuat Penagihan Tunggakan Pajak Daerah, Bapenda Gandeng Kejaksaan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menjalin kerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, termasuk dalam menagih pajak yang belumdibayarkan oleh wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Palembang Jamiah Haryanti mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pelunasan tunggakan pajak daerah. Dengan demikian, […]
WA only