NEWS
-
Prabowo Tetapkan Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian
Presiden Prabowo Subianto resmi merombak struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Salah satunya mengeluarkan Kementerian Keuangan dari struktur koordinasi yang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keputusan ini Prabowo tetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian […]
-
Jaksa Agung Bersiap Tindak Pengusaha Pengemplang Pajak Rp300 T
Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Kejaksaan Agung akan turun tangan dalam mengejar 300 pengusaha sawit yang diduga mengemplang pajak Rp300 triliun. “Ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa. Kemarin saya dengar sendiri, jaksa agung sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin, 300 lebih pengusaha nakal,” jelas adik Prabowo […]
-
Tarif PPN Mestinya Naik Jadi 12%, DPR Minta Tunggu Ekonomi Membaik
Anggota DPR I Nyoman Parta meminta presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Nyoman Parta mengatakan kenaikan tarif PPN bakal memberatkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit. Menurutnya, kenaikan tarif PPN dapat dijalankan ketika perekonomian telah membaik. “Nanti kalau ekonomi sudah membaik, terus daya beli masyarakat meningkat, […]
-
PAD Kota Padang capai 76,61 persen hingga Oktober 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat hingga Oktober 2024 mencapai Rp541,5 miliar atau 76,61 persen dari target yang ditetapkan. “Dalam dua bulan tersisa, kita menargetkan PAD bisa terealisasi 100 persen, kalau bisa lebih,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar di Padang, Kamis. Ia mengatakan itu saat membuka Lokakarya dan Supervisi Reformasi […]
-
BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Kas Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 5,82 triliun yang belum disetor ke kas negara. Dalam laporannya, transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terindikasi kurang disetor, serta potensi sanksi administrasi […]
WA only