NEWS
-
Menkeu Purbaya Pastikan Tarif Pajak Tak Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah demi menjaga stabilitas iklim investasi, melainkan bakal fokus memperkuat pundi-pundi penerimaan negara lewat perluasan basis perpajakan dengan menyasar ekonomi digital, shadow economy, hingga pemberantasan barang cukai ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian arah kebijakan fiskal ini di depan para legislatif. Langkah ekstransif dipilih […]
-
Cara Buat Bukti Potong Non-Resident (BPNR) di Coretax DJP
PAJAK penghasilan (PPh) tidak hanya menyasar penghasilan dari wajib pajak dalam negeri (WPDN). Lebih luas dari itu, wajib pajak luar negeri (WPLN) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia juga turut dikenakan PPh. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dari Indonesia, UU PPh menganut 2 sistem pengenaan PPh. Pertama, pemenuhan sendiri (self assessment) kewajiban […]
-
Tax Buoyancy Melonjak, Pengusaha Ingatkan Keseimbangan Penerimaan dan Investasi
JAKARTA. Capaian tax buoyancy Indonesia yang mencapai 2,25 pada semester I-2026 menjadi sorotan. Rekor tertinggi sepanjang sejarah tersebut dinilai mencerminkan perbaikan kualitas penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, tax buoyancy Indonesia mencapai 2,25 pada semester I-2026. Artinya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu mendorong kenaikan penerimaan pajak sebesar 2,25%. Data Direktorat Jenderal Pajak […]
-
Tax Buoyancy RI Cetak Rekor, Pengamat Ingatkan Risiko Beban Pajak Naik
JAKARTA. Kenaikan tax buoyancy Indonesia ke level tertinggi dalam sejarah memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, indikator tersebut mencerminkan membaiknya kualitas penerimaan pajak. Namun, di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan bahwa lonjakan tax buoyancy tidak selalu menjadi sinyal positif apabila didorong oleh intervensi otoritas pajak untuk mengejar target penerimaan. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis […]
-
Dirjen Pajak Bidik ‘Shadow Economy’, Nilainya Ribuan Triliun
Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal membidik perpajakan dari aktivitas ekonomi bayangan (shadow economy) seperti sektor informal dan ekonomi bawah tanah (underground economy), termasuk berupaya untuk membidik ekonomi ilegal. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam upaya memperluas basis perpajakan di Indonesia dan menerapkan prinsip keadilan, sektor informal juga akan dikenakan pajak. “Tentu […]
WA only