NEWS
-
Penerimaan Pajak Konsumsi dan Korporasi Kompak Turun di September 2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak konsumsi dan korporasi kompak turun pada periode hingga September 2025. Tercatat secara neto, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada periode tersebut mencapai Rp 215,10 triliun atau turun 9,4% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Begitu juga dengan penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN […]
-
Kerja Sama dengan DJP: Pemda Dapat Tambahan Penerimaan Lebih Banyak
Ditjen Pajak (DJP) mencatat perjanjian kerja sama (PKS) optimalisasi penerimaan pajak dengan pemda menghasilkan lebih banyak tambahan penerimaan pajak daerah ketimbang pajak pusat. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan tambahan penerimaan pajak dari kegiatanpengawasan bersama berdasarkan PKS mencapai Rp202,82 miliar, baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemda. “Hingga kuartal II/2025, realisasi penerimaan pajak pusat atas kegiatan […]
-
Kabar Baik! Insentif PPN DTP 100% Diperpanjang hingga 2027, Ini Alasannya
ementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengucurkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027. “Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember […]
-
Diskon PPN Rumah sampai Akhir 2027, Target 40.000 Unit per Tahun
Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk sektor properti dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar sampai dengan 2027. Pada konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah kembali membebaskan PPN bagi rumah seharga sampai dengan Rp5 miliar. Fasilitas […]
-
Pemerintah Terbitkan Perpres No. 110 Tahun 2025, Atur Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Nasional
Pemerintah menerbitkan Perpres 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini disahkan pada 10 Oktober 2025 dan menggantikan Perpres No. 98 Tahun 2021. Dikutip […]
WA only