NEWS
-

Pengawasan Pajak Diperketat, Aturan SP2DK Resmi Naik Kelas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan pengaturan terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari level surat edaran menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum serta menyamakan tata cara pengawasan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, SP2DK merupakan salah satu instrumen pengawasan yang sangat […]
-

Menguji Coretax, Era Baru Reformasi Pajak
Coretax yang resmi berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 menjadi titik balik perubahan sistem fundamental layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus menumbuhkan kepatuhan sukarela untuk mendongkrak penerimaan negara lewat platform digital terpadu melalui sejumlah fitur revolusioner. Namun, stabilitas sistem dan adaptasi pengguna masih menjadi tantangan. Coretax diluncurkan […]
-

Banyak Oknum Pajak Korupsi, Ini Saran Pembenahan dari Pengamat
Lagi! Kasus korupsi kembali menyeret pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini menegaskan bahwa persoalan integritas di tubuh otoritas pajak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai upaya pemberantasan pelanggaran di sektor perpajakan tidak boleh berhenti pada praktik suap-menyuap oknum […]
-

Setoran Pajak Hanya Rp1.917 T pada 2025, Shortfall Rp271,7 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak Rp1.1917,6 triliun (neto) sepanjang 2025. Angka itu hanya 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun atau mengalami kekurangan (shortfall) Rp271,7 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi itu juga turun 0,7 persen dari Rp1.931,6 triliun. Namun, secara bruto penerimaan pajak masih naik 3,7 persen dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 ke 2.278,8 triliun […]
-

Kawal Setoran Pajak 2026, Coretax hingga Akses Informasi Diperkuat
Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengawal penerimaan pajak mulai awal tahun fiskal 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain melakukan penguatan regulasi dan sistem berbasis data. “Untuk mengamankan setoran pajak di Januari sampai 2026 sudah kita maktubkan di nota keuangan. Kira-kira ada perluasan berbasis sistem, salah […]
WA only