NEWS
-
DJP Rilis Surat Edaran Soal MLI P3B Indonesia-Armenia
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran No. SE-03/PJ/2025 mengenai pemberitahuan berlakunya multilateral convention (MLI) atas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Armenia. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai pemberitahuan saat berlaku (entry into force), saat berlaku efektif (entry into effect), serta pokok-pokok pengaturan dalam MLI atas P3B antara Indonesia dan Armenia. “Surat Edaran Direktur Jenderal ini […]
-
Ini Aturan Barang Bawa Jemaah Haji US$1.500 Bebas Pajak
Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan merilis aturan baru mengenai batasan pembebasan bea masuk bagi barang para jemaah haji. Aturan baru ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 dan akan resmi berlaku mulai 6 Juni 2025. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan berdasarkan aturan tersebut, jemaah haji mendapatkan […]
-
Kanwil DJP Riau Himpun Rp4,64 Triliun Pajak hingga April 2025
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau mencatat penerimaan pajak sebesar Rp4,64 triliun hingga April 2025. Capaian ini setara dengan 26,13% dari target sepanjang 2025 yang ditetapkan sebesar Rp17,75 triliun. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau Bambang Setiawan menjelaskan meskipun target penerimaan tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan […]
-
Jerman Luncurkan Paket Keringanan Pajak € 46 Miliar untuk Dongkrak Ekonomi
Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah Jerman memilih cara memberi paket keringanan pajak senilai € 46 miliar. Kebijakan yang diteken pada Rabu (4/6) ini merupakan upaya mendongkrak investasi dan memulihkan ekonomi yang lesu. Paket ini akan mulai berlaku pada tahun ini hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk mendorong investasi melalui insentif perpajakan, […]
-
Pemkot Wajibkan Pemilik Usaha Sediakan Jukir Resmi dan Bayar Pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, mewajibkan tempat usaha yang menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir menyediakan juru parkir (jukir) resmi. Hal ini dimaksudkan untuk memberantas keberadaan juru parkir liar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pemkot bakal menutup tempat usaha yang tidak menyediakan jukir resmi. Selain itu, Eri menekankan pemilik usaha […]
WA only