NEWS
-
Industri Tekstil Bakal Dapat Tax Holiday
Jakarta. CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday untuk industri tekstil. Langkah ini sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Rosan mengatakan pemberian tax holiday selama ini diberikan kepada jenis investasi baru. “Nah, ini untuk tekstil akan di-consider untuk diberikan kembali […]
-
Transisi Penyatuan Atap Pengadilan Pajak, Layanan Tak Akan Terganggu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan proses transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA) tidak akan mengganggu layanan kepada para pihak yang bersengketa. Topik ini menjadi salah satu ulasan medianasional pada hari ini, Kamis (24/9/2026). Hal tersebut disampaikan dalam konsultasi publik atas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan […]
-
Pemerintah Siapkan Banyak Insentif Baru untuk Investor
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih menyiapkan penyesuaian skema insentif pajak seiring penerapan global minimum tax (GMT) yang telah menjadi kesepakatan internasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan perpajakan Indonesia tetap sesuai dengan komitmen internasional, sembari menjaga daya tarik investasi. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 […]
-
Jangan Abaikan Surat Paksa, DJP Jelaskan Konsekuensinya
Wajib pajak diminta tidak mengabaikan surat paksa yang diterbitkan Ditjen Pajak (DJP) dalam proses penagihan pajak. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Gede Suarnaya menjelaskan surat paksa merupakan salah satu tahapan dalam proses penagihan aktif setelah wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sesuai ketentuan.Menurutnya, surat paksa bukan sekadar surat peringatan karena dapat diikuti dengan tindakan penyitaan […]
-
Soal Pemungutan PPh Pasal 22, Marketplace Tunggu Kepastian dari DJP
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih menunggu kepastian dari Ditjen Pajak (DJP) mengenai waktu implementasi penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online. Ketua idEA Budi Primawan mengatakan penunjukan marketplace perlu dituangkan dalam keputusan dirjen pajak sebagai dasar hukum tertulis yang secara resmi memastikan jadwal implementasi kebijakan PMK 37/2025. “Sebelumnya ada pengumuman […]
WA only