NEWS
-
NIK-NPWP PNS Pajak yang Resign Bakal Dikunci di Coretax, Ini Alasannya
Persekongkolan tindakan fraud atau penipuan antara pegawai pajak yang telah resign dengan konsultan maupun wajib pajak membuat Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuat aturan khusus. Aturan ini akan membatasi eks fiskus pajak agar tak lagi bisa melakukan pelayanan perpajakan hingga mengakses sistem perpajakan. Fiskus pajak adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk mengurus, mengelola, dan menarik […]
-
Jawab Tantangan Remote Working, OECD Model Diperbarui
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi memperbarui OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model). Dalam pembaruan ini, OECD memberikan panduan mengenai masalah penentuan bentuk usaha tetap (BUT) yang timbul akibat praktik kerja jarak jauh atau remote working. Tak hanya itu, OECD Model terbaru juga memperkuat source taxation atas penghasilan […]
-
Dibidik soal Kasus Korupsi, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan buka suara terkait kasus dugaan korupsi pajak yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini berkaitan dengan pajak tahun 2016-2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Kejagung. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan jika sudah ada informasi yang didapatkan. […]
-
Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Dicegah ke Luar Negeri, Alasannya Perkara Dugaan Korupsi
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencekalan terhadap mantan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Dia diduga terlibat korupsi dalam pengurangan kewajiban pajak perusahaan pada periode 2016–2020 di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Plt Dirjen Imigrasi Kemenimipas, Yuldi Yusman membenarkan pengajuan cekal dari Kejagung tersebut. “Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama Ken Dwijugiasteadi,” tutur Yuldi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis […]
-
DJP Rombak Aturan Pajak: Biaya Suap Dilarang, Manipulasi Omzet Disikat
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengatakan dirinya telah mengubah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan oleh DJP. Ini antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. […]
WA only