NEWS
-
Melepas pengaruh “shadow economy” untuk optimalisasi penerimaan pajak
Shadow economy atau ekonomi bayangan merupakan aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem resmi namun tetap berkontribusi pada perputaran ekonomi nasional. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam pengoptimalan penerimaan pajak di Indonesia. Aktivitas dalam shadow economy di antaranya mencakup perdagangan tanpa izin, usaha informal yang tidak terdaftar, hingga praktik penghindaran pajak. Menurut Schneider (2010), shadow […]
-
Hitungan Core, Tax Ratio dalam 5 Tahun Hanya Akan Capai 11% Hingga 15%
Presiden Prabowo Subianto memiliki target tax ratio yang sangat ambisius pada masa kepemimpinannya yakni sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai informasi, pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak sebesar 10,12% terhadap PDB pada 2024, atau turun dari 2023 yang sebesar 10,32% terhadap PDB. Sayangnya, Ekonom Center on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menghitung, dalam waktu […]
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Tegaskan Semua Buku Cetak Hingga Digital Bebas PPN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua buku baik cetak hingga digital dinyatakan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020 yang menyatakan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama yang atas impor atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). “Sesuai dengan PMK Nomor […]
-
Luhut Blak-blakan PPN 12% Awal 2025 Berpotensi Ditunda
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap potensi penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada awal tahun depan seiring dengan penolakan dan pertimbangan pemerintah. Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan. “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar […]
-
Bila Pemerintah Gagal Kerek Tax Ratio, Rasio Utang Pemerintah Berpotensi Membengkak
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menghitung, apabila pemerintah gagal menaikkan tax ratio, maka rasio utang pemerintah bisa bertambah 6 poin persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Mengacu pada Survei Ekonomi OECD terbaru tentang Indonesia Edisi November 2024, OECD menyebut Presiden Prabowo Subianto dalam kampanyenya telah mengusulkan untuk meningkatkan tax ratio terhadap PDB secara substansial pada tahun 2029. […]
WA only