NEWS
-
Agar Bisa Lapor SPT Tahun Depan, WP Diminta Aktivasi Akun Coretax
Kementerian Keuangan mendorong wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun coretax masing-masing. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan akun coretax perlu segera diaktivasi agar wajib pajak bisa menyampaikan SPT Tahunan 2025 secara elektronik pada tahun depan. “Dengan sudah mengaktivasi, nanti kita bisa melakukan transaksi termasuk mengisi dan menyampaikan SPT,” ujar Yon, […]
-
Pendapatan Pajak Kendaraan di Sulsel Meroket Berkat Penerapan Insentif
Penerapan kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan (Sulsel) berupa diskon dan pembebasan biaya pajak yang diterapkan sepanjang Oktober 2025 ini berhasil merangsang antusiasme masyarakat. Belum genap setengah bulan diberlakukan, dampak dari insentif PKB sudah sangat terasa. Dari sisi penerimaan, Pemerintah Provinsi Sulsel berhasil mengumpulkan rata-rata Rp6,5 miliar per hari. Padahal jika dibandingkan […]
-
Kejar 200 Penunggak Pajak, DJP Gandeng Kejagung dan OJK untuk Lacak Aset
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat langkah penagihan terhadap 200 wajib pajak yang menunggak pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses penagihan dan pelunasan utang pajak, termasuk dengan memperluas kerjasama lintas lembaga. “Salah satu upaya untuk mempercepat (penagihan), kita kerjasama untuk asset tracing, kita […]
-
Bos Pajak Ungkap Jurus Baru Kejar Pajak dari Harta Ilegal
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa Otoritas Pajak kini menerapkan strategi multi-door approach untuk menindak wajib pajak yang terindikasi melakukan pengayaan ilegal atau illicit enrichment. Pendekatan ini melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum agar pengembalian kerugian negara dapat dioptimalkan. “Multi-door approach yang kami laksanakan hari ini itu sebenarnya kami meyakini bahwa dalam setiap tindak pidana […]
-
Pengajuan Pengurangan PPh 25 Tak Direspons Kantor Pajak, Harus Gimana?
Wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Ditjen Pajak (DJP) melalui coretax system. Berdasarkan hasil penelitian, DJP akan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu maksimal 30 hari setelah bukti penerimaan diterbitkan. Lantas bagaimana jika sudah berselang 30 hari tetapi keputusan dari DJP belum juga keluar? Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pengurangan […]
WA only