NEWS
-
Aparat Pajak Buru Penunggak dengan Data PPATK, Raih Rp18,47 Triliun Tambahan Penerimaan Negara
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto melaporkan penggunaan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh anak buahnya telah membantu meningkatkan penerimaan negara senilai Rp18,47 triliun sepanjang 2020—2025. Nilai tersebut disampaikan Bimo dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP, PPATK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Pusat DJP, […]
-
Tagih Pajak dari 200 Penunggak Pajak, Konsultan Pajak: Bukan Perkara Mudah!
Upaya penagihan pajak kepada 200 wajib pajak bukanlah langkah yang mudah, bahkan ketika Menteri Keuangan ikut turun tangan langsung. Hal tersebut ditegaskan oleh Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, yang menilai proses penagihan pajak adalah tahapan terakhir dalam sistem administrasi perpajakan yang panjang dan kompleks. “Benar, memang upaya penagihan itu bukan perkara […]
-
DJP Siap Tindak Tegas Wajib Pajak dengan Kekayaan Tak Wajar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tak main-main menghadapi wajib pajak yang memiliki kekayaan tak wajar. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pihaknya menerapkan strategi multi-door approach, yakni pendekatan lintas lembaga untuk menindak pengayaan ilegal atau illicit enrichment yang berpotensi merugikan negara. “Multi-door approach yang kami laksanakan hari ini itu sebenarnya kami […]
-
Aturan Baru, DJP Tetapkan 3 WP Ini Terdaftar di KPP Besar dan Khusus
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto merilis Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2025 tentang Penentuan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya. Beleid itu mengatur penetapan tempat terdaftar bagi wajib pajak orang pribadi dan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar, Khusus, dan Madya. PER-17/PJ/2025 dirilis untuk […]
-
Percepat Penagihan Utang Pajak, DJP Bakal Sita Aset hingga Gijzeling
Pemkot Bontang, Kalimantan Timur, mengaku kesulitan menghimpun penerimaan pajak parkir. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengelola usaha perparkiran tidak patuh melaporkan setoran pajak ke pemkot. Karena ada kendala tersebut, Plt Kepala Bapenda Kota Bontang Syahruddin pesimistis target penerimaan pajak parkir bisa tercapai. Hingga kuartal III/2025, realisasi pajak parkir baru 53,43% dari target. “Tahun lalu tidak […]
WA only