NEWS
-
OJK Proyeksi Transaksi Kripto Terus Tumbuh, Pajak Bisa Ikut Terkerek
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksi transaksi aset kripto terus tumbuh sehingga bakal berdampak pada penerimaan pajak dari sektor tersebut. Kepala Direktorat Perizinan dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Catur Karyanto Pilih mengatakan nilai transaksi kripto memang fluktuatif. Meski demikian, transaksi kripto pada tahun lalu mulai menunjukan […]
-
Pemda Adakan Pemutihan Pajak Bumi Bangunan, Berlaku hingga 15 Desember
Pemkab Subang memutuskan untuk menggelar program penghapusan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam pemutihan kali ini, wajib pajak berkesempatan untuk melunasi tunggakan PBB tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB. Pemutihan diselenggarakan mulai 12 November hingga 15 Desember 2025. “Melalui kebijakan ini, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB dibebaskan dari denda. Jadi […]
-
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Makin Mudah, Bisa Lewat Layanan Online
Wajib pajak di DKI Jakarta kini semakin dimudahkan dalam melakukan koreksi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kemudahan ini hadir seiring langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan layanan pembetulan data PBB-P2 secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id. Adapun setiap objek Pajak Bumi dan Bangunan memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) […]
-
Utak Atik Beleid PPh Final 0,5% Bagi UMKM
Pemerintah atur ulang peredaran bruto tertentu wajib pajak dalam permanenkan PPh final 0,5% Pemerintah bakal merombak ketentuan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini dilakukan setelah ditemukan praktik manipulasi omzet dan pemecahan usaha demi memanfaatkan tarif PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto […]
-
DPR Tagih Peta Jalan Pajak Karbon ke Kemkeu
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhum mengkritik Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait peta jalan pajak karbon. Sedianya, beleid tersebut menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). isbakhum menyebut, ketentuan terkait pajak karbon dalam Undang-Undang HPP disusun pada masa berlangsungnya KTT […]
WA only