NEWS
-
Ditjen Pajak Raup Rp 33,26 Triliun dari Ekonomi Digital
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah setoran dari sektor usaha ekonomi digital ke kas negara telah mencapai Rp 33,56 triliun hingga akhir Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, jumlah tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp […]
-
Restitusi Pajak Hingga Februari 2025 Melonjak, Pengamat Beberkan Penyebabnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi restitusi pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp 111,04 triliun. Jika mengacu pada data KONTAN, angka ini meningkat 93,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 57,5 triliun. Berdasarkan jenis pajaknya, realisasi restitusi ini didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri (PPN DN) […]
-
Penerimaan Pajak Turun, Ekonom: Kemenkeu Masih Ogah Akui Perekonomian Melemah
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih belum mau mengakui adanya pelemahan dinamika ekonomi nasional. Padahal, penerimaan pajak terpantau mengalami penurunan. “Kemenkeu tidak mengakui terjadinya pelemahan dinamika perekonomian selama dua bulan ini, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak,” kata Awalil dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Tempo pada Sabtu, 15 Maret 2025. Awalil […]
-
Penerimaan Pajak Awal Tahun Anjlok, Kemenkeu Akan Sasar 2.000 WP Nakal
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengincar ribuan wajib pajak (WP) nakal yang belum melaksanakan kewajibannya. Langkah ini menjadi strategi untuk menambah penerimaan negara pada 2025. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam mengungkapkan para Eselon I Kemenkeu akan melaksanakan program bersama (joint program) untuk mengawasi hingga menagih pajak pada tahun ini. Terlebih setelah penerimaan pajak anjlok pada awal […]
-
Masih Sering Dikeluhkan WP, DPR Kembali Soroti Kinerja Coretax
Komisi XI DPR menyatakan tak sedikit wajib pajak masih mengeluhkan implementasi coretax administration system. Oleh karena itu, DJP dituntut untuk segera membenahi sistem administrasi perpajakan terbaru tersebut. Anggota Komisi XI Eric Hermawan mengatakan masih banyak pihak yang mengeluhkan kendala saat menggunakan coretax system sejak diterapkan pada 1 Januari 2025. Menurutnya, coretax system perlu segera diperbaiki […]
WA only