NEWS
-
Dirjen Pajak Bakal Fokus Perbaiki Sistem Coretax Hingga Pemetaan Masalah
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku kebijakan pajak kedepannya akan fokus pada peningkatan integrasi data dan sistem perpajakan, terutama sistem Coretax. Serta integritas sumber daya manusia (SDM), dan integritas institusi perpajakan. Saat ini Bimo mengaku dirinya masih melakukan pemetaan masalah dan isu strategis terkait perpajakan selama sebulan kedepan, sebagaimana arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. […]
-
DPR Desak Pemerintah Benahi Coretax demi Efisiensi Pengelolaan Pajak
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk segera membenahi implementasi core tax administration system atau Coretax. PKB menilai reformasi perpajakan ini belum berjalan optimal dan masih mengalami banyak kendala teknis. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim mengatakan pemerintah membuat Coretax untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Sayangnya saat dijalankan mulai 1 […]
-
Begini Ketentuan Pembatalan Faktur Pajak dalam PER-11/PJ/2025
Peraturan Dirjen Pajak No. PER11/PJ/2025 turut mengatur tata cara bagi Pengusaha Kena Pajak PKP untuk melakukan pembatalan faktur pajak atas faktur pajak yang telah dibuat. Merujuk pada Pasal 49 ayat 1 PER11/PJ/2025, pembatalan dapat dilakukan untuk faktur pajak yang telah dibuat atas penyerahan: barang kena pajak BKP dan/atau jasa kena pajak JKP yang transaksinya dibatalkan […]
-
Tidak Lapor SPT Membuat NPWP Otomatis Non-aktif? Berikut Jawaban DJP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak. Dilansir dari laman resmi DJP, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Wajib pajak berhak mendapatkan NPWP […]
-
Praktisi Perpajakan Ini Soroti Ketentuan Batas Waktu Pemeriksaan Pajak
JAKARTA. Persoalan ketentuan batas waktu dalam pemeriksaan pajak menjadi bahan perdebatan. Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) Gilbert Rely mengatakan, batas waktu pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK), bukanlah sekadar indikator administratif. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan norma hukum yang bersifat […]
WA only