NEWS
-
Tindak Lanjuti SP2DK,Kantor Pajak Kunjungi Alamat Peternak Ayam
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua melakukan kunjungan (visit) ke alamat wajib pajak yang memiliki usaha ternak ayam potong di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur pada 5 September 2024. Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua Sujirno Adi menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan Data dan […]
-
Angan Prabowo Kerek Rasio Pajak Lewat Badan Penerimaan Negara
Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara makin kuat. Tujuannya, meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir. Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan pembentukan badan baru tidak serumit pembentukan kementerian sehingga bisa segera dilakukan. “Sebenarnya […]
-
KLHK Usul Insentif Pajak untuk Dorong Ekonomi Sirkular, Seperti Apa?
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengusulkan beberapa skema insentif pajak untuk mendorong ekonomi sirkular (circular economy). Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengatakan pembahasan mengenai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular rutin dibahas di Kemenko Perekonomian. Melalui kesempatan tersebut, KLHK turut mengusulkan beberapa bentuk insentif, termasuk di sisi fiskal. “Misalnya kita dorong pajaknya rendah […]
-
Ahli dari Pemerintah Sebut Pajak Hiburan 40 – 75 Persen Sudah Adil
Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda menyatakan pengenaan tarif pajak daerah sebesar 40% – 75% atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi/uap spa sudah adil. Ahli dari pemerintah ini mengatakan jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi/uap spa dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Untuk itu, […]
-
Coretax Diterapkan, Pemerintah Bakal Tunjuk Penerbit Sertel Pajak
Coretax administration system bakal mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam setiap pemenuhan hak dan kewajiban pajak secara elektronik. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (2/10/2024). Merujuk pada Modul Permohonan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak (DJP), akan ada 2 jenis tanda tangan elektronik […]
WA only