NEWS

  • BPK Temukan Tax Holiday Tak Tepat Sasaran, Penerimaan Negara Berisiko Tergerus

    BPK Temukan Tax Holiday Tak Tepat Sasaran, Penerimaan Negara Berisiko Tergerus

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pemberian fasilitas fiskal berupa tax holiday kepada perusahaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas insentif pajak dalam mendorong investasi. Selain berisiko mengurangi penerimaan negara, pemberian insentif yang tidak tepat sasaran berpotensi tidak menghasilkan tambahan investasi maupun manfaat ekonomi yang sepadan. Direktur Riset Bright Institute Muhammad […]

  • Coretax Jadi Andalan DJP untuk Dorong Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

    Coretax Jadi Andalan DJP untuk Dorong Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) meyakini coretax system dapat menjadi senjata utama untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Sistem ini mengintegrasikan 21 proses bisnis sekaligus menyediakan layanan administrasi perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan coretax merupakan wujud reformasi sistem administrasi perpajakan dalam skala besar. Menurutnya, kehadiran coretax juga turut membantu memperbaiki sistem pemungutan pajak. “Coretax merupakan […]

  • MK: Aturan Pelaksana Kompetensi Kuasa WP Hanya Teknis-Administratif

    MK: Aturan Pelaksana Kompetensi Kuasa WP Hanya Teknis-Administratif

    Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan peraturan pelaksana mengenai kompetensi kuasa wajib pajak hanya boleh memuat ketentuan teknis-administratif yang tidak menambah atau menghilangkan hak konstitusional kuasa wajib pajak. Penegasan tersebut termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Menurut MK, kewenangan menteri keuangan untuk mengatur lebih lanjut kompetensi kuasa wajib pajak memiliki ruang lingkup yang terbatas. MK […]

  • BPK Temukan 2 Kelemahan Sistem DJP yang Hambat Optimalisasi Pajak

    BPK Temukan 2 Kelemahan Sistem DJP yang Hambat Optimalisasi Pajak

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan pada Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP) yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (19/10/2026). BPK menyebut kelemahan pada SIDJP tersebut terutama berkaitan dengan 2 hal, yakni terkait dengan pendeteksian ketidakpatuhan pembayaran pajak serta verifikasi kesesuaian faktur pajak dengan […]

  • DJP Terima Hasil Audit Restitusi Pajak yang Diminta Purbaya

    DJP Terima Hasil Audit Restitusi Pajak yang Diminta Purbaya

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menerima kesimpulan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Audit tersebut sebelumnya diminta oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan hasil audit tersebut akan menjadi bahan perbaikan manajemen restitusi, […]

WhatsApp WA only