NEWS
-
Akses Layanan Perbankan Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Perluasan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan perbankan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin banyak perusahaan yang terhubung dengan sistem keuangan formal, semakin kecil peluang terjadinya penggelapan pajak. Laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth dan dirilis pada Juli 2026 menunjukkan bahwa perusahaan yang […]
-
CITA: SP2DK Berpotensi Jadi Andalan DJP Kejar Target Pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry Akbar menilai berbagai langkah yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggenjot penerimaan belum cukup kuat untuk menutup potensi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak pada 2026. Berdasarkan perhitungannya menggunakan realisasi penerimaan hingga Juni 2026, masih terdapat potensi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp 141 triliun hingga Rp 188 […]
-
DJP Larang Rekam Pembahasan SP2DK, Pakar: Terlalu Berlebihan
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melarang wajib pajak merekam pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring menuai kritik. Konsultan pajak menilai aturan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara fiskus dan wajib pajak serta dapat menggerus kepercayaan dan kepatuhan sukarela. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melarang wajib pajak merekam proses […]
-
DJP Kirim Email ke 317.923 WP, Termasuk Buat yang ‘Menihilkan’ SPT
Ditjen Pajak (DJP) telah mengirimkan sebanyak 317.923 email yang berisikan imbauan untuk membetulkan SPT Tahunan kepada wajib pajak hingga Juli 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan imbauan ini diberikan terutama untuk wajib pajak yang mengisi fasilitas pajak atau kredit pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nanti, status SPT wajib […]
-
DJP Validasi Hasil Pengumpulan Data dengan 5 Parameter Kualitas
Data yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui kegiatan pengumpulan data (KPD) akan divalidasi sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Validasi data dilakukan melalui validasi kebenaran material dan formal dengan mempertimbangkan 5 parameter dimensi kualitas, yakni completeness, validity, timeliness, uniqueness, dan consistency. “KPD adalah kegiatan yang dilakukan pegawai DJP untuk mengumpulkan […]
WA only