NEWS
-
Pajak Pedagang di Marketplace Ditunda, Purbaya Sebut Ada Mekanisme Pengembalian
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah menyiapkan mekanisme pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) pedagang atau seller yang sudah dipungut oleh platform lokapasar (marketplace) sejak 1 Agustus 2026. Untuk diketahui, Purbaya memutuskan implementasi pemungutan PPh pedagang online ditunda akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik. Awalnya, pemungutan PPh seller di marketplace sudah diterapkan pada […]
-
Cara Input Manual SPPBMCP untuk Kreditkan PPN atas Impor di Coretax
SURAT Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) adalah penetapan terkait tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang wajib dilunasi. Umumnya, SPPBMCP menjadi surat penetapan yang diterbitkan atas barang kiriman. Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara […]
-
Usai Ditunda, Pajak Pedagang Online Dipungut E-Commerce Mulai November
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah resmi mengumumkan penundaan pemungutan pajak penghasilan pedagang online oleh e-commerce, melalui surat pengumuman nomor PENG-46/PJ.09/2026. Pengumuman ini menyusul keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memilih untuk membatalkan skema pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online itu per hari ini, Rabu (5/8/2026), dari yang seharusnya sudah […]
-
DJP Bisa Tambah Status WP GloBE secara Jabatan, Ini Ketentuannya
Status sebagai wajib pajak GloBE dapat ditambahkan oleh Ditjen Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang tercakup ketentuan pajak minimum global atau GloBE rules. Penambahan status secara jabatan ini akan dilakukan bila wajib pajak tidak melakukan penambahan status meski wajib pajak bersangkutan merupakan entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional tercakup GloBE. “Dalam hal wajib pajak GloBE […]
-
DJP: Tidak Ada Penugasan Babinsa Berburu Pajak Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data perpajakan hingga pemeriksaan. Keterlibatan aparat hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan […]
WA only