NEWS
-

Menkeu Suahasil Bicara Tax Ratio: Bukan Sekadar Kumpulkan Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjawab kritik mengenai rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dinilai masih rendah. Menurutnya, jika pemerintah ingin meningkatkan tax ratio, maka penerimaan pajak juga harus ditingkatkan. “Saya kan selalu dibilang tax ratio-nya kekecilan. Kalau tax ratio-nya ingin dinaikkan ya artinya saya harus kumpulkan pajak lebih banyak,” kata Suahasil di Jakarta Pusat […]
-

Denda PBB-P5L Bisa Dihapus, Dampaknya ke Ekonomi Dinilai Terbatas
Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan sektor lainnya (PBB-P5L). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2026 yang ditetapkan pada 29 September 2026 dan mulai […]
-

Pasang Target Ambisius, Tax Ratio RI Tembus 9% Pertama Kali Sejak 2016
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan rasio pajak (tax ratio) sebesar 9,26% pada tahun anggaran 2027, yang merupakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir atau sejak 2016. “Jadi rasio pajak dari sisi indikator kinerja perpajakan di tahun 2027 itu ditargetkan di angka 9,26%. Ini Alhamdulillah bisa kembali berada di angka di atas 9 persen. Kalau kita lihat […]
-
Taktik Alternatif DJP Kejar Target Rasio Pajak Tertinggi dalam Satu Dekade Lebih
Langkah pemerintah untuk menghindari penaikan tarif maupun pemungutan pajak baru untuk mengerek rasio pajak 2027 dinilai sebagai keharusan. Meski target dinilai terlampau tinggi, otoritas pajak wajib memanfaatkan mekanisme yang ada untuk meningkatkan kepatuhan kolaboratif (cooperative compliance). Pada APBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.593,3 triliun. Nilai ini meningkat Rp282,5 triliun atau 12,2% (YoY) dari […]
-

Bukan Hukuman Pidana, Ini Kata DJP soal Penyanderaan untuk Tagih Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penyanderaan (gijzeling) dalam rangka penagihan pajak bukanlah merupakan hukuman pidana. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan penyanderaan merupakan salah satu rangkaian tindakan penagihan pajak yang hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. “Penyanderaan dalam konteks tindakan penagihan ini diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang […]
WA only