NEWS
-
DJP Temukan Anomali Ekspor-Impor, Banyak Data Tak Sesuai Laporan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap adanya anomali serius dalam laporan ekspor-impor sejumlah komoditas, terutama dari sektor minerba dan kelapa sawit. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa data perdagangan internasional yang diterbitkan negara tujuan ekspor justru menunjukkan angka yang jauh lebih besar dibanding laporan para wajib pajak (WP) di dalam negeri. “Kalau kita […]
-
WP Sektor Minerba Belum Patuh Pajak, Tunggakannya Capai Rp3 Triliun
Ditjen Pajak (DJP) mencatat tunggakan pajak dari perusahaan atau wajib pajak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dalam tahun berjalan ini cukup besar, yaitu mencapai Rp3 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan nilai tunggakan pajak bisa bertambah setelah kasus-kasus sengketa pajak selesai diputuskan oleh Pengadilan Pajak, baik kasus di tingkat keberatan maupun banding. […]
-
Purbaya Tolak Pembebasan Pajak Sejumlah BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu), menolak permintaan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, untuk membebaskan kewajiban pajak bagi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Pajak tersebut belum dipenuhi sejak 2023. Pasalnya, perusahaan yang dimaksud justru mencatatkan keuntungan dan sebagian sahamnya dimiliki investor asing. “Ya, engga bisa, itu kan sudah […]
-
DJP Sebut Hanya Sedikit WP Batu Bara yang Bayar Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyebut masih banyak penambang batu bara yang tidak menyetorkan pajak ke kas negara meski sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi DJP dalam memajaki wajib pajak sektor pertambangan batu bara adalah sulitnya mengawasi struktur biaya dari pelaku usaha sektor tersebut. […]
-
Jepang Berencana Memberi Keringanan Pajak untuk Dorong Belanja Modal
Pemerintah Jepang berencana memperkenalkan keringanan pajak tambahan untuk mendorong investasi perusahaan, demikian dilaporkan harian bisnis Nikkei, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (11/12/2025). Keringanan pajak yang sedang dipertimbangkan termasuk memberikan kredit pajak kepada perusahaan hingga 7% dari belanja modal atau mengizinkan mereka untuk mulai memperhitungkan penyusutan aset yang dibeli segera, demikian dilaporkan Nikkei, tanpa menyebutkan sumber. […]
WA only