NEWS
-
Pajak Karbon Ditunda, Kemenkeu Tak Mau Subsidi Energi Membengkak
Penerapan pajak karbon di Indonesia hingga kini masih belum berjalan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan salah satu pertimbangannya adalah potensi peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi apabila harga karbon diterapkan saat sektor energi belum sepenuhnya siap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 […]
-
Audit Khusus Restitusi Pajak Masuk RUU APBN 2027, Ini Penjelasan Konsultan
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang menambahkan ketentuan mengenai pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka restitusi pajak dinilai berpotensi mengubah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang selama ini berjalan. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengaku cukup terkejut dengan rencana pemerintah dan DPR RI mencantumkan ketentuan audit […]
-
Wewenang Audit Khusus Menkeu atas Restitusi Pajak di 2027
Pemerintah dan DPR semakin memperkuat wewenang Menteri Keuangan untuk mengaudit penerimaan negara. Wewenang yang sudah ada sejak APBN 2026 ini dipertahankan dan dipertajam hingga ke ranah pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perincian lebih lanjut atas […]
-
Pengawasan Konsultan Pajak Beralih ke DJSPSK, Apa Peran DJP?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Ditjen Pajak (DJP) masih tetap memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan pajak. Meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan konsultan pajak dilaksanakan oleh Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), DJP tetap memiliki peran melalui mekanisme koordinasi dan pemeriksaan bersama. “DJP tetap berperan dalam […]
-
Genjot Industri Furnitur, Insentif Pajak dan Pembiayaan Jadi Andalan
Pemerintah mendorong industri furnitur dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing serta memperluas pasar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah dukungan bagi industri furnitur dalam negeri agar semakin berdaya saing. Salah satunya berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). “Pemerintah menyediakan dukungan fiskal bagi industri furnitur, antara lain melalui insentif […]
WA only