NEWS
-
DJP Kaji Perluasan Insentif Pajak Karyawan Berupah di Bawah Rp10 Juta ke Seluruh Sektor
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mengkaji seluruh insentif pajak yang rencananya diberikan pemerintah pada awal 2027. Salah satu contoh insentif pajak dimaksud yakni pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk karyawan dengan penghasilan di bawah Rp10 juta yang rencananya diperluas ke seluruh sektor usaha dari sebelumnya hanya sektor padat karya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan […]
-
Rencana Kenaikan Batas PTKP Masih Dibahas
Rencana kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) msih dibahas. Pembahasan kebijakan tersebut masih dilakukan lintas unit. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Noor Faisal Achmad mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto terkait sejumlah isu kebijakan perpajakan, termasuk kemungkinan perubahan PTKP. Namun, “Pemerintah […]
-
Laporan IMF: Tarif Pajak Negara Naik Buat Investor Ogah Investasi
Dana Moneter Internasional atau IMF menemukan bahwa kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) di suatu negara dapat mengurangi masuknya investasi langsung di negara tersebut. “Ketika tarif pajak penghasilan perusahaan suatu negara meningkat sebesar 1 poin persentase relatif terhadap negara lain, arus masuk investasi asing langsung menurun secara kumulatif sekitar 0,5% dari PDB selama tiga tahun,” mengutip […]
-
Menkeu Suahasil Bicara Tax Ratio: Bukan Sekadar Kumpulkan Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjawab kritik mengenai rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dinilai masih rendah. Menurutnya, jika pemerintah ingin meningkatkan tax ratio, maka penerimaan pajak juga harus ditingkatkan. “Saya kan selalu dibilang tax ratio-nya kekecilan. Kalau tax ratio-nya ingin dinaikkan ya artinya saya harus kumpulkan pajak lebih banyak,” kata Suahasil di Jakarta Pusat […]
-
Denda PBB-P5L Bisa Dihapus, Dampaknya ke Ekonomi Dinilai Terbatas
Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan sektor lainnya (PBB-P5L). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2026 yang ditetapkan pada 29 September 2026 dan mulai […]
WA only