NEWS
-
Implementasi SPP TDLN Ditunda, Sistem Pajak Transaksi Digital Masih Distabilisasi
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunda implementasi kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN) yang sebelumnya dijadwalkan berjalan pada 10 September 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, skema baru pemungutan pajak transaksi digital tersebut masih dalam proses stabilisasi. “Terkait implementasi […]
-
Format SP2DK Kini Seragam, DJP: Isi Surat Bisa Berbeda
Pemerintah melalui PMK 111/2025 telah mengatur format surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang disampaikan kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan format SP2DK tersebut menjadi pedoman bagi fiskus. Namun, format tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja DJP. “Pada umumnya, contoh format SP2DK […]
-
Pemprov Jateng Bebaskan Sanksi PKB dan Tarif Progresif hingga Desember
SEMARANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membebaskan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, Pemprov juga membebaskan tarif progresif PKB. Pembebasan tersebut diberikan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Tengah 100.3.3.1/321 Tahun 2026. Merujuk pertimbangan pada keputusan tersebut, pembebasan sanksi dan tarif progresif diberikan untuk mendorong kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi di daerah. […]
-
Industri Tekstil Bakal Dapat Tax Holiday
Jakarta. CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday untuk industri tekstil. Langkah ini sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Rosan mengatakan pemberian tax holiday selama ini diberikan kepada jenis investasi baru. “Nah, ini untuk tekstil akan di-consider untuk diberikan kembali […]
-
Transisi Penyatuan Atap Pengadilan Pajak, Layanan Tak Akan Terganggu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan proses transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA) tidak akan mengganggu layanan kepada para pihak yang bersengketa. Topik ini menjadi salah satu ulasan medianasional pada hari ini, Kamis (24/9/2026). Hal tersebut disampaikan dalam konsultasi publik atas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan […]
WA only