NEWS

  • Purbaya ungkap tak ada kenaikan tarif pajak baru

    Purbaya ungkap tak ada kenaikan tarif pajak baru

    Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak maupun pengenaan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat membaik. “Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Purbaya […]

  • Tak Menaikkan Pajak Dalam Waktu Dekat, Pemerintah Fokus Kejar Kepatuhan Wajib Pajak

    Tak Menaikkan Pajak Dalam Waktu Dekat, Pemerintah Fokus Kejar Kepatuhan Wajib Pajak

    JAKARTA. Pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan jenis pajak baru dalam waktu dekat.  Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, sejak awal menjabat dirinya telah berkomitmen bahwa kenaikan pajak hanya akan dilakukan ketika ekonomi nasional sudah cukup […]

  • Kunjungan Wisatawan Sepi, Pemkab Ini Kaji Relaksasi Pajak

    Kunjungan Wisatawan Sepi, Pemkab Ini Kaji Relaksasi Pajak

    KARANGANYAR. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Jawa Tengah, mengkaji relaksasi pajak bagi pelaku usaha wisata. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tekanan ekonomi. Asisten II Setda Karanganyar Titis Sri Jawoto mengatakan kondisi pelaku usaha saat ini, khususnya sektor pariwisata, tidak ideal akibat pengaruh situasi global dan regional. […]

  • DJP Catat Setoran Pajak Digital Capai Rp50,51 T per Maret 2026

    DJP Catat Setoran Pajak Digital Capai Rp50,51 T per Maret 2026

    Jakarta. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun hingga 31 Maret 2026. Penerimaan tersebut ditopang terutama oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). DJP merinci, kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar Rp38,76 triliun, diikuti pajak fintech Rp4,77 triliun, […]

  • UMKM Telanjur Kena Potong PPh Pasal 23, Bisakah Dikreditkan?

    UMKM Telanjur Kena Potong PPh Pasal 23, Bisakah Dikreditkan?

    JAKARTA. Wajib pajak badan yang berstatus UMKM dan dikenai PPh Final 0,5% tetap dapat menghadapi pemotongan PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi. Jika hal itu telanjur terjadi, terdapat mekanisme penyelesaian yang bisa ditempuh. Kring Pajak menjelaskan apabila perusahaan memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak UMKM berdasarkan skema PPh Final dalam PP 55/2022, bukti potong PPh Pasal […]

WhatsApp WA only