NEWS
-
DJP Wajibkan Platform Kripto Identifikasi Rekening hingga Domisili Pengguna
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF (PJAK Pelapor CARF) mengidentifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) hingga domisili para penggunanya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi […]
-
Pemerintah Siapkan Revisi PP Panas Bumi, Insentif Pajak Jadi Andalan
Pemerintah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 7/2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan keekonomian dan daya tarik investasi panas bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mempercepat pengembangan panas bumi, termasuk melalui […]
-
Bahas Nilai Buku dalam Restrukturisasi, Kanwil LTO Undang 55 BUMN
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan 55 wajib pajak BUMN, Rabu (19/8/2026). Dalam forum ini, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan para wajib pajak besar yang hadir membahas penggunaan nilai buku dalam penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha; penunjukan kuasa wajib pajak sesuai PMK 44/2026; serta […]
-
Purbaya Siap Godok Pajak Perhiasan dengan DJBC, Ini Bocorannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya akan membicarakan mengenai kebijakan pajak ekspor terhadap perhiasan dengan kriteria berat tertentu dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun, Purbaya pun belum dapat menjabarkan nilai atau berat tertentu dari perhiasan yang akan dikenakan pajak. “Nanti masih dipikirkan, tetapi kira-kira yang beratnya tertentu…masih akan diomongin sama Bea Cukai,” […]
-
DJP-Polisi Bekuk Jaringan Meterai Ilegal, Nyaris Rugikan Negara Rp1 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan Polda Metro Jaya membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara Kasus ini terbongkar setelah DJP dan Polisi melakukan investigasi gabungan dari hasil laporan masyarakat. Investigasi ini telah dilakukan dalam kurun waktu 24 […]
WA only