NEWS
-
BRI Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar di Industri Keuangan Indonesia, Dukung Pembangunan Nasional Bersama Danantara
JAKARTA. Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak Nasional yang diperingati setiap 14 Juli, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menegaskan konsistensinya dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Di bawah supervisi Danantara, BRI terus memantapkan perannya sebagai salah satu penyetor pajak terbesar di industri keuangan di Indonesia. Kontribusi ini menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam […]
-
Ingat,Konsultan Pajak Selaku Kuasa WP Harus Terdaftar di Coretax
Konsultan pajak dan pihak lain yang akan bertindak sebagai kuasa wajib pajak harus terdaftar dalam sistem administrasi Ditjen Pajak (DJP) atau coretax system. Ketentuan itu diatur dalam regulasi teranyar, PMK 44/2026. Konsultan pajak dan pihak lain harus terdaftar di coretax agar dapat ditunjuk dan diberikan peran (role akses) sebagai kuasa khusus. “Konsultan pajak dan pihak […]
-
DJP Kini Bisa Akhiri Pemberian Kuasa
Ditjen Pajak (DJP) kini memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa. Surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa diterbitkan bila terdapat pengakhiran kuasa oleh karena dibekukan atau dicabutnya izin konsultan pajak, dibekukan atau dicabutnya surat keterangan terdaftar, atau dipidananya kuasa karena tindak pidana pajak atau tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) […]
-
Membongkar lubang hitam pajak: invoice menghilangkan penerimaan negara melalui manipulasi
Selama bertahun-tahun, kepatuhan pajak di Indonesia kerap diukur dari hal-hal yang terlihat di permukaan: apakah wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung kewajiban dengan benar, membayar tepat waktu, dan menyampaikan laporan sesuai tenggat. Namun, di balik deretan angka dan dokumen yang tampak rapi itu, terdapat persoalan yang jauh lebih kompleks. Ketidakpatuhan pajak […]
-
Karyawan yang Hendak Jadi Kuasa WP Harus Punya SKT
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan seorang karyawan harus memenuhi kriteria sebagai pihak lain sebagaimana diatur dalam PMK 44/2026 bila hendak menjadi kuasa dari wajib pajak yang mempekerjakan karyawan dimaksud. Agar pihak lain bisa bertindak sebagai seorang kuasa, pihak lain harus memiliki kompetensi di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar (SKT). “Betul begitu [karyawan harus […]
WA only