NEWS
-
Alasan Dirjen Pajak Minta Menkeu Suahasil Tunda Rotasi Pejabat
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menunda, bahkan membatalkan sebagian rotasi pejabat di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Permintaan tersebut muncul karena terdapat sejumlah nama dalam rotasi yang disebut tidak mengikuti proses assessment, ujian, maupun talent management. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pejabat lain yang […]
-
DJP Tegaskan Pencairan Restitusi Tetap Mengacu pada SOP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan Ditjen Pajak akan mencairkan restitusi sesuai dengan standar operasional prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan. Menurut Bimo, Ditjen Pajak (DJP) tidak dapat mencairkan restitusi tanpa mengacu pada standar operasional prosedur (standard operating procedure/SOP) yang sudah ditetapkan. “Jadi itu restitusi memang selektif, lebih terukur, lebih terencana, dan terarah sesuai dengan sektor yang […]
-
Dirjen Pajak Minta Suahasil Tunda Rotasi Pejabat era Purbaya
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar rotasi pejabat yang dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebaiknya ditunda bahkan dibatalkan terlebih dahulu. Bimo mengatakan, terdapat sejumlah nama dalam rotasi tersebut yang tidak mengikuti proses assessment, ujian, maupun talent management. Atas kondisi tersebut, Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi […]
-
DJP Pastikan Restitusi Pajak Dilakukan Selektif dan Terukur
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dilakukan secara selektif dan terukur. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menahan restitusi pajak sejumlah perusahaan. “Restitusi itu memang secara selektif, lebih terukur, lebih terencana, terarah sesuai dengan sektor yang memang betul-betul patuh,” kata Bimo di Jakarta, […]
-
Optimalkan Penerimaan PBB dan BPHTB, Pemda Integrasikan Data Tanah
Pemkab Maros, Sulawesi Selatan meneken perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros guna meningkatkan integrasi dan pertukaran data pertanahan demi penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros M Ferdiansyah menilai integrasi data diperlukan untuk memperkuat pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Untuk itu, kerja sama dilakukan agar data objek pajak lebih akurat dan sesuai […]
WA only