NEWS
-
NIK Kini Bisa Digunakan untuk 21 Layanan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan. Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Terhitung sejak 1 Juli 2024, Ditjen Pajak memang sudah mengimplementasikan pemanfaatan NIK atau NPWP 16 digit untuk sejumlah kegiatan perpajakan. Pelaksanaan itu sebagaimana diatur Peraturan Direktur Jenderal […]
-
Pajak Jadi Tulang Punggung Negara, Sri Mulyani: Penting untuk Capai Cita-cita
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting terkait peran pajak bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Menurutnya tanpa penerimaan pajak, Indonesia tidak akan dapat mencapai target sebagai negara maju. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rangkaian acara peringatan Hari Pajak Nasional Spectaxcular yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia, […]
-
Warganet Heran Uang Pajak Lari Kemana, Ini Penjelasan Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang pajak yang sudah disetor masyarakat. Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet di media sosial X. “84% pendapatan negara dari pajak. Kita sudah banyak kasih ke negara. Gaji dipajakin, bonus dipajakin, bunga tabungan dipajakin, rumah dipajakin, mobil dipajakin, motor dipajakin, bawa barang dari LN dipajakin. […]
-
PPN Mau Naik Jadi 12%, Bos Jababeka Blak-blakan Dampak ke Sektor Properti
Pendiri sekaligus Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA), Setyono Djuandi Darmono menanggapi wacana pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Darmono menyebut, hal itu sedikit banyak bakal berimplikasi pada aktivitas ekonomi khususnya pada iklim bisnis di sektor properti. Pasalnya, hal itu akal memberatkan konsumen hingga dikhawatirkan melemahkan daya beli. “PPN […]
-
Harga Obat Mahal, DPR Usul Pemerintah Berikan Insentif Pajak
Komisi IX DPR meminta pemerintah segera menerbitkan kebijakan yang mampu menurunkan harga obat mahal. Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene mengatakan penyebab obat mahal di antaranya karena beban pajak yang tinggi. Menurutnya, pemerintah perlu merancang kebijakan menurunkan harga obat tersebut, termasuk menurunkan beban pajak pada proses produksi obat. “Selain tata kelola, kita juga bicara masalah […]
WA only