NEWS
-
Pemerintahan Prabowo Bisa Raup Rp 524 Triliun dari 11 Pajak Alternatif
Pemerintah tengah berupaya mendapatkan tambahan pendapatan negara untuk mendukung berbagai program prioritasnya. Tambahan tersebut diperoleh dari pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga maupun dari pajak konsumsi yang bersifat regresif. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai langkah tersebut kurang tepat. Pemerintah dinilai perlu mendorong penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, terutama dari sumber-sumber alternatif. Dengan […]
-
Penyedia Marketplace Mau Mengubah Data, Bisa Ajukan Lewat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) akan menunjuk penyedia marketplace sebagai pihak lain yang melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22. Penunjukan itu diumumkan melalui keputusan dirjen pajak. Apabila pada keputusan dirjen pajak terdapat data yang berbeda dengan keadaan penyedia marketplace yang sebenarnya, maka pihak marketplace dapat mengajukan permohonan untuk mengubah data tersebut. “Dirjen pajak dapat menerbitkan […]
-
Penipuan Atas Nama DJP Bisa Kuras Rekening, Lapor ke Anti-Scam Center
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah gencar mewanti-wanti masyarakat terhadap tindakan peretasan data para wajib pajak yang bisa menguras isi rekening melalui pesan yang mengatasnamakan DJP. Dalam postingan instagram @ditjenpajakri, modus phising dan APK palsu rentan terjadi melalui pesan, telepon, surat atau email yang mengatasnamakan DJP. Mereka menggunakan modus supaya para wajib pajak melakukan […]
-
Temuan Celios: Ada Potensi Penerimaan Rp542 Triliun dari Sumber Pajak Baru
Center of Economics and Law Studies alias Celios mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan negara hingga Rp524 triliun setiap tahun dari sumber-sumber pungutan pajak baru. Temuan itu diungkapkan Celios dalam publikasi bertajuk Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang. Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menilai pemerintah semakin bergantung pada […]
-
Pemprov Bakal Pangkas Tarif Pajak Kendaraan hingga Biaya Sewa GOR
Pemprov Bengkulu berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 7/2023 guna memangkas tarif pajak dan retribusi daerah atas beberapa objek pajak. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan penurunan tarif pajak dan retribusi tersebut bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. “Pemerintah ingin meringankan beban rakyat, salah satunya melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi […]
WA only