NEWS
-
Setoran Pajak dari Wajib Pajak Besar Baru Terkumpul Rp 169 T hingga 30 April 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) mencatatkan realisasi penerimaan neto sebesar Rp169,6 triliun hingga 30 April 2025. Angka ini baru setara dengan 23,08% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 734,714 triliun. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Yunirwansyah, menjelaskan bahwa mayoritas jenis pajak […]
-
Tahan Wajib Pajak Bandel yang Rugikan Rp 1 Miliar
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri, Jawa Timur, resmi menahan dua tersangka berinisial YI dan S atas dugaan tindak pidana perpajakan. Tindakan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.03 miliar. Penahanan dilakukan pada Kamis (22/5), setelah Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil Ditjen Pajak Jatim III) […]
-
Banyak Pelaku Usaha Keliru Setorkan Pajak, Pemkot Adakan Operasi Ini
Pemkot Padang Panjang, Sumatera Barat akan menerjunkan 50 orang petugas untuk menjalankan operasi taat pajak (OTP) daerah dan e-Retribusi Pelayanan Kebersihan. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menjelaskan petugas akan gencar memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. Dia menilai kegiatan tersebut akan berdampak positif untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2025. “Petugas OTP akan bertugas langsung […]
-
Setoran Pajak Kanwil LTO Masih Jauh dari Target
Realisasi penerimaan dari mayoritas jenis pajak utama mengalami kontraksi Realisasi penerimaan yang berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Wajib Pajak Besar alias Kanwil Large Tax Office (LTO) mencapai Rp 169,6 triliun secara neto hingga 30 April 2025. Angka ini baru setara dengan 23,08% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang […]
-
MK Tolak Judicial Review Terkait Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian materiil yang diajukan atas Pasal 34 ayat (2) huruf c UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal tersebut mengatur tentang kewenangan menteri keuangan untuk menetapkan syarat lain yang harus dipenuhi guna menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Menurut MK, permohonan pengujian materiil atas UU Pengadilan Pajak yang diajukan oleh […]
WA only