NEWS
-
Pengembang Minta Bebas PPN Rumah Diperpanjang hingga Desember
Pengembang berharap diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah non-subsidi bisa diperpanjang hingga Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (30/6/2024). “Jadi kalau kami ditanya, satu kita terima kasih, yang kedua ini adalah kebijakan yang tepat, yang ketiga adalah kita harapkan […]
-
Berimbas ke Penerimaan, Sri Mulyani Pantau Lifting Migas yang Rendah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal terus memantau produksi siap jual atau lifting minyak dan gas (migas) yang masih lebih rendah dari target dalam APBN 2024. Sri Mulyani mengatakan lifting migas yang rendah akan berefek pada penerimaan negara. Misalnya pajak, kinerja PPh migas yang kontraksi hingga Mei 2024 utamanya disebabkan oleh lifting minyak yang […]
-
Sri Mulyani Waspada Tingkat Tinggi: 5 Masalah Ini Bisa Buat RI Runyam
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi global dan Indonesia ke depan. Di antaranya adalah penurunan penerimaan pajak serta meruncingnya persaingan Amerika Serikat (AS)-China. Berikut ini daftar ketakutan yang Sri beberkan terhadap isu ekonomi terkini. 1. Penerimaan Negara Anjlok Penerimaan pajak turun hingga 8,4% menjadi hanya sebesar Rp760,4 triliun per Mei 2024. Penerimaan […]
-
Setoran Pajak Korporasi Anjlok, Alarm Perlambatan Ekonomi RI Menyala Lagi
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan atau korporasi terus melanjutkan tren penurunan. Hal ini menandakan perekonomian Indonesia mulai mengalami perlambatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan PPh Badan mengalami penurunan baik secara bruto maupun neto. Secara bruto, penerimaan PPh Badan turun 27,3%. Ini berbeda dibandingkan tahun lalu yang masih tumbuh 19,5%. Celakanya, […]
-
DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual
Ditjen Pajak (DJP) memilih untuk berhati-hati dan memberi ruang bagi semua pihak untuk menjalankan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Integrasi penuh NIK-NPWP akan dilakukan secara bertahap. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (1/7/2024). Ada alasan yang membuat penggunaan NIK sebagai NPWP belum akan […]
WA only