NEWS
-
Data Sudah di Tangan! DJP Pantau Pajak 83.016 Kopdes Merah Putih
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penandatangan PKS ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digital Koperasi Kementerian Koperasi Henra Saragi pada Kamis pekan lalu di Gedung Marie Muhammad Kantor […]
-
Mendulang Pajak dari Para Pembuat Kontan
PEMERINTAH bakal mudah menyigi pajak pembuat konten, setelah sektor ini masuk Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam KBLI anyar tersebut, terdapat kode khusus untuk konten kreator, seperti pembuatan siniar video (video podcast) dan siniar audio (audio podcast). Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat […]
-
Data Transaksi Kripto Masuk Radar Ditjen Pajak
PMK Nomor 108 Tahun 2025 mengatur pelaporan transaksi kripto di atas US$ 50.000 Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi memperluas cakupan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Kali ini, pemerintah menyasar data terkait transaksi kripto. Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid […]
-
Rombak Jajaran Pejabat di Ditjen Bea dan Cukai
Menteri Keuangan ingin evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat Bea dan Cukai. JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal melakukan perombakan besar-besaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu). Langkah ini ditempuh dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan kinerja aparat Bea Cukai.Purbaya memastikan ia akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat, termasuk […]
-
Pembayaran Pajak Jadi Fokus Penegakan
Pemerintah berupaya mengoptimalisasi pendapatan negara melalui penguatan penegakan hukum pidana di sektor perpajakan dengan dukungan Mahkamah Agung (MA). MA telah menerbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dalam beleid anyar tersebut, MA memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap pembukuan, pencatatan, dokumen, dan […]
WA only