NEWS
-
Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan
Pemerintah daerah dinilai perlu mengikuti jejak pemerintah pusat untuk menyusun laporan belanja perpajakan (tax expenditure report). Manager of DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) Denny Vissaro mengatakan pemerintah pusat menyusun laporan belanja perpajakan antara lain untuk meningkatkan transparansi fiskal. Menurutnya, tujuan dan semangat yang sama juga dapat diduplikasi oleh pemerintah daerah. “Tax expenditure report di tingkat […]
-
PMK Pajak Minimum Global Ditarget Selesai Tahun Depan
Kementerian Keuangan berencana untuk segera menyelesaikan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait dengan implementasi pajak minimum global. PMK yang dimaksud ditargetkan selesai pada tahun depan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan PMK tersebut bakal memuat ketentuan subject to tax rule (STTR), qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT), dan income inclusion rule (IIR). “Drafnya saat ini saja sudah lebih […]
-
Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak
Pelaksanaan berbagai strategi peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) dinilai perlu untuk memperhatikan hak-hak wajib pajak. Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan pemenuhan hak wajib pajak semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan. “Jangan sampai dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak ini, kita tidak memiliki strategi untuk meningkatkan keadilan […]
-
Tarik Investasi Asing, Indonesia Tak Bisa Lagi Andalkan Insentif Pajak
Pemerintah perlu mengkalibrasi ulang ketentuan perpajakannya seiring dengan bakal diterapkannya pajak minimum global dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (25/9/2024). Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memandang Indonesia memerlukan reformasi yang komprehensif dalam menerapkan pajak minimum global. Sebab, Pilar 2 akan […]
-
Beri CSR untuk Pembinaan Olahraga, Bisakah Jadi Pengurang Pajak?
Corporate social responsibility (CSR) merupakan istilah yang kerap didengar. Di Indonesia, CSR dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Adapun TJSL menjadi salah satu kewajiban yang dipikul perseroan terbatas (PT). Kewajiban TJSL bagi PT diatur dalam Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan […]
WA only