NEWS
-
Sri Mulyani Tegaskan Aktivitas Ekonomi Tetap Kuat Meski Pendapatan Negara Menurun
Pemerintah mencatatkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,3 triliun hingga April 2025. Capaian ini terjadi setelah APBN mengalami defisit Rp 104,2 triliun pada bulan Maret. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga April 2025 mencapai Rp 810,5 triliun, atau setara 27% dari target dalam APBN 2025. Angka ini […]
-
Postur APBN April 2025: Surplus Rp4,3 Triliun saat Penerimaan Pajak Turun 10,8%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi terkini postur APBN April 2025. Setelah mengalami defisit sejak awal tahun, APBN ternyata berbalik surplus. Secara umum, realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun, turun 12,4% (year on year/YoY) dari April 2024 senilai Rp925,2 triliun. Adapun, belanja negara hingga akhir April 2025 mencapai Rp806,2 triliun atau […]
-
Ini Ketentuan Pendaftaran NPWP Bagi WP Orang Pribadi dalam PMK 81/2024
etiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban pendaftaran diri tersebut di antaranya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sebelumnya, perincian ketentuan pendaftaran WPOP diatur dalam PMK 147/2017. Namun, PMK 147/2017 telah dicabut dan digantikan dengan PMK 81/2024. Untuk itu, ketentuan […]
-
Ingat! Kode Billing PPh 23 Muncul Otomatis Usai Klik Bayar dan Lapor
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengingatkan bahwa pembuatan kode billing PPh Pasal 23 tidak dapat dilakukan melalui opsi Layanan Mandiri Kode Billing di Coretax DJP. Kring Pajak menegaskan kode billing PPh Pasal 23 tersebut dibuat secara otomatis di Coretax DJP setelah wajib pajak membuat bukti potong, membuat konsep SPT Masa PPh Unifikasi, dan […]
-
Timbangan Matang Kebijakan Pajak Pro Konglomerat
Wacana tax amnesty mencederai wajib pajak dan family office belum tentu tarik investor Rumor penggantian Direktur Jendral pajak menguat. Dirjen pajak baru diminta tidak memuluskan kebijakan yang pro konglomerat seperti pengampunan pajak alias tax amnesty dan pembentukan family office. Sebagaimana diketahui, DPR telah menyetujui RUU pengampunan pajak masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2025, setelah […]
WA only