NEWS
-
Hunian Mewah di IKN Dikecualikan dari PPnBM, Begini Aturannya
Pembelian hunian mewah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengecualian pengenaan PPnBM atas hunian mewah itu diatur dalam Pasal 156 ayat(6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024. Berdasarkan pasal tersebut,pengecualian PPnBM atas hunian mewah diberikan untuk 3 pihak. “Fasilitas perpajakan berupa pengecualian PPnBM diberikan…kepada orang pribadi,badan, dan/atau kementerian/lembaga, […]
-
Tetapkan Target Pajak Daerah, Pemda Perlu Pilah-Pilah WP Potensial
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemda untuk mempertimbangkan potensi pajak daerah sebelum menetapkan targetpajak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Ni Putu Myari Artha, potensipajak daerah adalah kumpulan wajib pajak tetap yang pajaknya bisa dipungut danwajib pajak insidentil yang pajaknya belum tentu bisa dipungut. “Jadi ada […]
-
Agar Aturan DHE SDA Berjalan Maksimal, Ini Catatan Kadin Jakarta ke Pemerintah
Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Diana Dewi mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap […]
-
Coretax DJP, Wajib Pajak Nanti Bisa Download Dokumen yang Dilaporkan
Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan mengakomodasi kebutuhan wajib pajak terkait dengan dokumentasi berkas-berkas sebelumnya. Misal, jika membutuhkan dokumentasi pelaporan SPT Tahunan PPh badan 3 tahun sebelumnya, wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP). Dengan skema digitalisasi, wajib pajak sudah bisa langsung mengunduh dokumen yang dibutuhkan. […]
-
Jasa Konstruksi di Daerah Mitra IKN Bisa Dapat Insentif Pajak
Pemerintah menawarkan insentif pajak atas penyerahanjasa konstruksi sehubungan dengan pembangunan di daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemberian fasilitas tersebut diatur melalui Pasal 156 ayat (7) Peraturan MenteriKeuangan (PMK) 28/2024. Berdasarkan pasal tersebut, jasa konstruksi tertentu didaerah mitra diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. “Daerah Mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untukpembangunan dan […]
WA only