NEWS
-
Perpanjangan PPh Final UMKM Dijamin Berlaku Meski Aturan Belum Rilis
Pemerintah menjamin seluruh wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% hingga 2029. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (2/10/2025). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketentuan pajak ini berlaku bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar setahun. […]
-
Naik 40,3%, Restitusi Pajak hingga Agustus 2025 Capai Rp304,3 Triliun
Ditjen Pajak (DJP) mencatat nilai restitusi pajak sepanjang Januari-Agustus 2025 mencapai Rp304,3 triliun. Angka itu melonjak 40,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari-Agustus 2024, total restitusi pajak tercatat hanya senilai Rp216,85 triliun. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli, restitusi pajak pada tahun ini utamanya berasal dari PPh badan dan PPN. […]
-
Dirjen Pajak Kantongi Nama 13 Pegawai DJP yang Diduga Lakukan Fraud
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sudah mengantongi daftar nama 13 orang pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang diduga melakukan penyelewengan. Jika benar terbukti bertindak curang maka 13 orang itu akan dipecat. Saat ini, lanjut Bimo, proses pemeriksaan terhadap 13 pegawai tersebut masih berlanjut. Oleh karena itu, dirinya belum bisa memastikan jumlah pegawai DJP yang berpotensi dipecat karena […]
-
BCA Optimistis Perpanjangan Insentif PPN DTP Bakal Dongkrak Penyaluran KPR
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menilai, kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2026 akan menjadi katalis positif bagi sektor properti dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko menyebut, kombinasi insentif fiskal tersebut dengan kebijakan penurunan suku bunga acuan Bank […]
-
Tak Masuk Akta Perusahaan, Bisakah Karyawan Tanda Tangan Faktur Pajak?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan mengenai kriteria pejabat atau pegawai yang dapat menandatangani faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP). Kring Pajak menjelaskan pihak yang dapat menandatangani faktur pajak adalah pejabat/pegawai yang memang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan untuk menandatangani faktur pajak seperti diatur dalam Pasal […]
WA only