NEWS

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat capai Rp35,84 triliun

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat capai Rp35,84 triliun

    Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat hingga 30 April 2025 sebesar Rp35,84 triliun atau 32,33 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp110,85 triliun. “Berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp24,71 triliun atau 42,59 persen dari target,” kata Kepala […]

  • Dirjen Pajak Bakal Fokus Perbaiki Sistem Coretax Hingga Pemetaan Masalah

    Dirjen Pajak Bakal Fokus Perbaiki Sistem Coretax Hingga Pemetaan Masalah

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku kebijakan pajak kedepannya akan fokus pada peningkatan integrasi data dan sistem perpajakan, terutama sistem Coretax. Serta integritas sumber daya manusia (SDM), dan integritas institusi perpajakan. Saat ini Bimo mengaku dirinya masih melakukan pemetaan masalah dan isu strategis terkait perpajakan selama sebulan kedepan, sebagaimana arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. […]

  • DPR Desak Pemerintah Benahi Coretax demi Efisiensi Pengelolaan Pajak

    DPR Desak Pemerintah Benahi Coretax demi Efisiensi Pengelolaan Pajak

    Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk segera membenahi implementasi core tax administration system atau Coretax. PKB menilai reformasi perpajakan ini belum berjalan optimal dan masih mengalami banyak kendala teknis. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim mengatakan pemerintah membuat Coretax  untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Sayangnya saat dijalankan mulai 1 […]

  • Begini Ketentuan Pembatalan Faktur Pajak dalam PER-11/PJ/2025

    Begini Ketentuan Pembatalan Faktur Pajak dalam PER-11/PJ/2025

    Peraturan Dirjen Pajak No. PER11/PJ/2025 turut mengatur tata cara bagi Pengusaha Kena Pajak PKP untuk melakukan pembatalan faktur pajak atas faktur pajak yang telah dibuat. Merujuk pada Pasal 49 ayat 1 PER11/PJ/2025, pembatalan dapat dilakukan untuk faktur pajak yang telah dibuat atas penyerahan: barang kena pajak BKP dan/atau jasa kena pajak JKP yang transaksinya dibatalkan […]

  • Tidak Lapor SPT Membuat NPWP Otomatis Non-aktif? Berikut Jawaban DJP

    Tidak Lapor SPT Membuat NPWP Otomatis Non-aktif? Berikut Jawaban DJP

    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak. Dilansir dari laman resmi DJP, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Wajib pajak berhak mendapatkan NPWP […]

WhatsApp WA only