NEWS
-
Pelaku Industri Menanti Realisasi Penghapusan PPN Transaksi Kripto
Pelaku industri kripto menanti rencana pemerintah untuk menghapus tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perdagangan aset kripto. Rencana itu dinilai positif meski Pajak Penghasilan (PPh) transaksi kripto dikalikan menjadi 0,2%. Wacana penghapusan PPN tersebut mencuat pasca pengaturan dan pengawasan perdagangan kripto dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) […]
-
Pelaku Usaha Usul PPN Kripto Dihapus, PPh Setara Saham
Pelaku usaha industri kripto memandang positif jika pajak pertambahan nilai (PPN) transaksi kripto dihapus. Di sisi lain, pungutan pajak penghasilan (PPh) juga diusulkan setara dengan saham. Chairman Indodax, Oscar Darmawan menyampaikan, jika PPN kripto dihapus, artinya kripto diakui sebagai aset keuangan. Lantaran, saat ini, kripto masih masuk sebagai komoditi yang diperdagangkan, sehingga terkena pungutan PPN […]
-
Publik Menunggu Kinerja Dirjen Pajak Baru, PR Terdekat Soal Coretax
Sri Mulyani melantik Bimo Wijayanto sebagai dirjen pajak, menggantikan Suryo Utomo yang sudah menjabat selama lebih dari 5 tahun. Bersama dengan Bimo, ada 21 pejabat eselon I lainnya yang juga dilantik untuk menduduki posisi barunya. Khusus kepada Bimo, Sri Mulyani sempat membacakan beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebagai dirjen pajak. Salah satunya, yang ditunggu-tunggu […]
-
Kinerja Pajak Terpukul oleh Perlambatan Ekonomi
Kinerja perekonomian yang melambat pada kuartal I-2025 ikut memberikan imbas pada penerimaan pajak. Hingga April 2025 realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 557,1 triliun atau 25,4% dari target penerimaan pajak. Jika dibandingkan dengan periode April 2024 terjadi kontraksi 10,8%. “Kontraksi penerimaan negara khususnya pajak pada April 2025 hanya mempertegas penilaian banyak pihak bahwa perekonomian Indonesia […]
-
WP Ramai-Ramai Ikut Pemutihan Pajak, Samsat Kehabisan STNK
Sebanyak kurang lebih 1.500 wajib pajak yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) terpaksa diberi surat tanda nomor kendaraan (STNK) sementara oleh Samsat Rangkasbitung. Hal ini dikarenakan STNK yang tersedia di Samsat tidak cukup untuk memenuhi lonjakan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan, sekaligus memanfaatkan program pemutihan pajak. Terlebih, terjadi kekosongan material pada 21 April […]
WA only