Mindblown: a blog about philosophy.
-
Probolinggo Terbitkan Aturan Baru Pajak Daerah, Simak Daftar Tarifnya
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo 1/2024. Perda tersebut diterbitkan di antaranya untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui beleid yang berlaku sejak 5 Januari 2024 […]
-
Kring Pajak: Sertifikat Elektronik Bisa Diajukan oleh PKP dan Non-PKP
Kring Pajak menyatakan sertifikat elektronik (sertel) bisa diajukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maupun wajib pajak non-PKP. Penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak guna merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Adapun ketentuan permohonan sertifikat elektronik diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-4/PJ/2020. “Sertifikat elektronik bisa diajukan […]
-
Belum Sepenuhnya Pulih, Pengusaha Hotel Minta Insentif PBB Dilanjutkan
Asosiasi Hotel Thailand meminta pemerintah untuk kembali memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini. Presiden Asosiasi Hotel Thailand Marisa Sukosol Nunbhakdi mengatakan sektor perhotelan masih belum pulih dari pandemi Covid-19. Untuk itu, insentif berupa pemotongan PBB akan membantu industri hotel tumbuh secara berkelanjutan. “Meskipun terjadi lonjakan kunjungan wisatawan, banyak hotel yang masih […]
-
Ide Pajak 3 Capres Ini Sudah dari 20 Tahun Lalu, Tak Pernah Jalan!
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebenarnya merupakan ide lama. Ide yang diusulkan oleh calon presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu, kata dia, sebenarnya telah berumur 20 tahun. Hadi menceritakan pada 2003 dirinya telah meminta seorang profesor di Universitas Gadjah Mada untuk mengkaji terkait […]
-
Meluncur 1 Juli 2024, DJP Beberkan Perkembangan Core Tax System
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) mulai 1 Juli 2024 nanti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, saat ini sistem pajak canggih tersebut masih dalam proses testing. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua fungsi dapat berjalan optimal sehingga masih mungkin terdapat perubahan […]
Got any book recommendations?