NEWS
-
Fiskal Terjepit, Rasio Utang Bisa Tembus 40%
Rasio pembayaran bunga utang pemerintah Januari hingga Oktober 2025 menyentuh 20,5% Beban pembayaran bunga utang pemerintah membuat tekanan fiskal kian berat saat penerimaan negara merosot. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Bank Dunia dalam laporan bertajuk Fondasi Digital untuk Pertumbuhan edisi Desember 2025, menyebutkan bahwa kondisi pembiayaan pemerintah yang akomodatif, berhasil menekan biaya pinjaman. […]
-
Fokus Coretax: DJP Dapat Kelonggaran Isi Jabatan Baru hingga 2026
Pemerintah melonggarkan ketentuan pengisian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025, DJP dikecualikan dari pembatasan pembentukan dan pengisian jabatan baru sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyisipkan Pasal 1839A yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan organisasi tidak […]
-
Exchanger Harus Laporkan Aset Kripto Milik WP Dalam Negeri ke DJP
Penyedia jasa aset kripto (PJAK) pelapor crypto asset reporting framework (CARF) tak hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi oleh pengguna aset kripto orang pribadi dan entitas yang merupakan subjek pajak yurisdiksi tujuan pelaporan AEOI-CARF. Merujuk pada Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 108/2025, PJAK pelapor CARF juga harus menyampaikan penggunaan aset kripto oleh orang pribadi atau […]
-
Kemenkeu Diminta Tak Monopoli Sistem Coretax
Implementasi sistem Coretax oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditujukan untuk meningkatkan transparansi perpajakan di Indonesia. Namun, absennya peran pihak lain dinilai justru berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat. Pengamat perpajakan Ronny Bako menilai pemerintah perlu melibatkan perbankan hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) agar penerapan Coretax tidak malah menggerus kepercayaan publik. Ia menilai kekhawatiran wajib pajak muncul […]
-
Coretax Perlu Prioritaskan Korporasi Besar dan WP Kelas Kakap
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sistem Coretax memang belum maksimal dan masih memiliki sejumlah kekurangan. Pengamat perpajakan Ronny Bako menilai implementasi sistem Coretax perlu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan korporasi besar dan wajib pajak (WP) kelas kakap alias berpenghasilan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar Coretax tidak justru menjadi hambatan baru dalam pelaporan […]
WA only