NEWS
-
BI: Kaltim Harus Tinggalkan Insentif Pajak, Beralih ke Ekosistem Investasi
Bank Indonesia (BI) menegaskan Kalimantan Timur (Kaltim) tidak bisa lagi sekadar mengandalkan keringanan pajak dalam menarik investasi. Daerah ini ditantang untuk menyiapkan insentif berbasis ekosistem dan nilai tambah agar mampu bersaing di level global. Kepala Perwakilan BI Kaltim sekaligus Dewan Pembina Regional Investor Relations Unit (RIRU), Budi Widihartanto, dalam High Level Meeting RIRU Kaltim di […]
-
Asosiasi Dukung Penundaan Penerapan Pajak E-Commerce, Berharap Ini ke Pemerintah
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce. Sekjen idEA Budi Primawan menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengar masukan dari pelaku usaha sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa membebani industri secara berlebihan. “Khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan […]
-
Dibiayai Pajak, Penyaluran Subsidi dan Kompensasi per Agustus Baru 43%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 baru senilai Rp218 triliun atau 43,7% dari pagu subsidi dan kompensasi yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak, depresiasi rupiah, serta peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi. “Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan […]
-
Peningkatan Tax Ratio Perlu Tata Kelola yang Baik, Ini Penjelasannya
Tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai salah kunci peningkatan tax ratio. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I Samingun mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bila publik memiliki kepercayaan kepada pemerintah, otoritas pajak bisa melaksanakan pemungutan pajak dengan lebih mudah. “Tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan […]
-
Revisi Perda, Gubernur Khofifah Bakal Hapus Pengenaan Pajak Alat Berat
Pemprov Jawa Timur tengah merevisi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD). Revisi tersebut saat ini dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut salah satu poin penting dalam revisi tersebut ialah penghapusan Pajak Alat Berat (PAB) dari jenis pajak daerah yang […]
WA only