NEWS
-
Pegawai KPP Kembali Door to Door, Cek Validitas Data Usaha Wajib Pajak
Secara rutin, kantor pajak melakukan pengecekan dan memvalidasi data wajib pajak secara langsung. Hal ini dijalankan melalui kegiatan pengumpulan data lapangan KPDL. Yang terbaru, petugas dari KPP Pratama Jambi Telanaipura yang menyisir beberapa alamat usaha wajib pajak. Account Representative KPP Pratama Jambi Yogi Pamungkas menjelaskan KPDL bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan validitas data wajib pajak […]
-
Berlaku Sampai Bulan Depan! Gresik Beri Pemutihan Denda Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur mengumumkan kembali memberikan insentif penghapusan denda untuk beberapa jenis pajak daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Gresik menyatakan insentif itu diberikan untuk memeriahkan HUT ke-79 RI. Melalui kebijakan ini, pemkab juga ingin mengapresiasi wajib pajak yang berniat untuk lebih patuh. “Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan kebebasan denda […]
-
Wajib Pajak Tak Lapor Data Transaksi Usaha Secara Elektronik, Siap-Siap Kena Sanksi Ini
Wajib pajak pemilik usaha penting untuk mengetahui perihal data transaksi usaha. Lantas apa itu data transaksi usaha? Data transaksi usaha adalah data rincian transaksi atau rincian pembayaran yang diterima wajib pajak dari subjek pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan objek pajak. Untuk wajib pajak yang berdomisili di DKI Jakarta, pelaporan data transaksi usaha dituangkan dalam Peraturan […]
-
Masih Ada! Diskon PBB-P2 dan Bebas Sanksi Pajak di Kota Bekasi
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bekasi mengumumkan program insentif pajak berupa diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pembebasan sanksi administratif pajak daerah untuk tahun 2024. Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad mengungkapkan, program insentif pajak daerah ini berlaku sejak tanggal 8 Juli […]
-
Juknis Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan, Download di Sini!
Kementerian Keuangan merevisi ketentuan tentang petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Revisi tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 47/2024. PMK 47/2024 ini merupakan perubahan ketiga atas PMK 70/2017. Kali ini, perubahan peraturan dilakukan untuk mengakomodasi ketentuan mengenai antipenghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common report standard) yang belum dimuat sebelumnya. “PMK 70/2017 […]
WA only