NEWS
-
Waspadai Modus Penipuan, Ini Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan WP
Ditjen Pajak (DJP) meminta masyarakat untuk mewaspadai beragam modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas. Modus-modus dimaksud antara lain phising, spoofing, penipuan mengatasnamakan pegawai DJP, hingga penipuan rekrutmen DJP. “DJP mengimbau agar masyarakat/wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan tersebut,” tulis DJP dalam Pengumuman Nomor PENG-31/PJ.09/2024, dikutip pada Minggu (13/10/2024). Phising adalah penipuan untuk mendapatkan […]
-
Nah! Ini Bocoran Daftar Insentif Pajak di Era Prabowo
Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memberikan sejumlah insentif pajak selama masa pemerintahannya pada 5 tahun mendatang. Baik berupa penghapusan pengenaan pajak hingga pemangkasan tarif pajak. Hal ini diungkapkan adik Prabowo, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam sejumlah kesempatan menjelang dilantiknya Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Hashim mengatakan, salah […]
-
Tantangan dan Strategi Pemerintah untuk Capai Target Pajak 2025
Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Muchamad Arifin melaporkan bahwa kinerja penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir relatif sangat baik. Meskipun sempat mengalami perlambatan antara tahun 2014-2019, namun di tahun 2021-2023 penerimaan pajak bertumbuh sangat baik ditopang oleh pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan pajak. Pada tahun 2022, […]
-
Prabowo Akan Hapus Pajak Properti
Sejumlah gebrakan terus dijanjikan Prabowo Subianto menjelang pelantikan dirinya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Yang terbaru adalah rencana akan menghapus pajak properti untuk pembelian rumah. Diungkap Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, pemerintahan kakaknya akan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN). Menurutnya rencana […]
-
Meski Status NPWP Non-Efektif, WP Tetap Harus Tanggapi SP2DK
Wajib pajak yang memiliki status nomor pokok wajib pajak (NPWP) non-efektif (NE) tetap harus menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan surat yang diterbitkan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan. “Hai, Kak. Status NE tidak menghilangkan […]
WA only