Pemerintah Kembali Revisi Target Defisit APBN jadi 6,34 Persen

Hingga kini, tak ada yang tahu pasti kapan pandemi Covid-19 berakhir. Perekonomian seluruh negara terkikis termasuk Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, defisit APBN terancam kembali mengalami pelebaran. Sebagaimana diketahui, defisit APBN dalam UU APBN ditargetkan di level 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Imbas Covid-19, maka berdasarkan Perppu 1/2020, defisit APBN dipatok di level 5,07 persen PDB. Kini, pemerintah kembali menghitung dan memperkirakan defisit APBN kembali melebar ke level 6,34 persen terhadap DPB.

Atas dasar itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah merevisi kembali target penerimaan dan belanja negara. “Sekarang kita sedang menyiapkan postur baru, kemarin sudah ditetapkan di sidang kabinet, defisit 6,34 persen. Pendapatan negara terkoreksi cukup dalam,” ujarnya dalam video conference, Kamis (4/6).

Febrio menyampaikan, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara turun menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Sehingga defisitnya menjadi 6,34 persen terhadap PDB atau setara Rp 1.039,2 triliun.

Target pendapatan dari sektor perpajakan baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) turun menjadi Rp 1.404,5 triliun dari sebelumnya Rp 1.462,6 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi Rp 294,1 triliun. Dengan demikian, total pendapatan dalam negeri menjadi Rp 1.698,6 triliun dan hibah Rp 0,5 triliun.

Febrio menambahkan, belanja negara mengalami kenaikan menjadi Rp 2.738,4 triliun dari sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. “Belanja pemerintah pusat naik Rp 120 triliun, tapi belanja kementerian/lembaga (K/L) turun, tetapi belanja non-K/L naik,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk anggaran transfer daerah dan dana desa (TKDD), lanjut Febrio mengalami peningkatan tipis menjadi Rp 763,9 triliun dari yang sebelumnya Rp 762,7 triliun. “Ini adalah bagian dari kenyataan yang harus dihadapi dan pemerintah respons dengan cepat. Apa yang terjadi dengan perekonomian kita, hari demi hari, bulan demi bulan dan secara resmi dilakukan dengan Pepres,” katanya.

Sumber : JawaPos.com