Jakarta – Pemerintah kemungkinan bakal memperpanjang penghapusan sementara pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Pungutan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Rencana akan ada perpanjangan (PE nol) sampai akhir tahun. Ini selalu akan di-review karena harga sawit rendah dan lebih rendah dari solar. Tentu dana dari BPDPKS jadi tidak terpakai. Kita monitor dulu,” kata Airlangga usai menghadiri Rakernas Kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Sebelumnya, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyetujui penghapusan sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya diperpanjang hingga 2 bulan lagi dari jadwal seharusnya per akhir Agustus 2022 menjadi akhir Oktober 2022.
Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 115/2022 tentang Perubahan atas PMK No 103/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan yang ditetapkan dan diundangkan pada 15 Juli 2022.
Tradingeconomics mencatat, pada sesi perdagangan hari ini, Selasa (4/10/2022 pukul 12.46 WIB), harga CPO internasional bergerak di kisaran MYR3.515 per ton. Setelah sempat anjlok kisaran ke MYR3.226 pada akhir September 2022, level terendah sejak awal tahun 2022.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun merespons tren pelemahan harga CPO dengan menurunkan harga referensi berlaku untuk 1-15 Oktober 2022. Harga referensi ditetapkan turun US$54,13 menjadi US$792,19 per ton dibandingkan periode 16-30 September 2022.
Dengan demikian, bea keluar (BK) yang berlaku untuk ekspor CPO di periode 1-15 Oktober 2022 adalah US$33 per ton.
Menanggapi hal itu, pengusaha sawit merespons positif.
“Apabila kondisi harga seperti saat ini, memang sebaiknya diperpanjang paling tidak sampai dengan akhir Desember 2022,” kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/10/2022).
Sumber : CNBC Indonesia
WA only
Leave a Reply