Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti
Ditjen Pajak (DJP) ingin sengketa (dispute) di Pengadilan Pajak nantinya lebih banyak soal perbedaan pemahaman atas kebijakan, bukan sengketa yang berkaitan dengan uji bukti. Topik ini mendapat perhatian cukup banyak dari netizen selama sepekan terakhir. Ada strategi yang disiapkan otoritas pajak untuk mewujudkan target tersebut. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan salah satu langkah yang ditempuh […]
-
Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN Jadi 12%, Ini Kata Pengamat
Pemerintah nampaknya tidak akan menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan menaikkan PPN salah satu tujuannya untuk mengerek pendapatan negara dari pajak. Saat ditanya terkait apakah ada ruang pemerintah untuk mengkaji penerapan PPN 12%, Airlangga menyebut, “Tentu targetnya adalah kenaikan […]
-
Karyawan Dapat Fee Marketing, Tetap Kena Pajak dengan Penghitungan TER
Marketing fee yang dipersamakan dengan bonus bagi pegawai merupakan salah satu komponen penghasilan bruto yang bersifat tidak teratur. Karenanya, marketing fee atau bonus itu tetap menjadi objek penghasilan yang dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Terhadap penghasilan bonus yang terutang PPh mulai masa Januari 2024, pada saat penghitungan PPh Pasal 21, bonus tersebut dijumlahkan dengan […]
-
Tahapan Registrasi NPWP Sampai ‘Verifikasi’, NPWP Sudah Bisa Dipakai
JAKARTA, Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa melalui e-registration DJP Online, yakni laman ereg.pajak.go.id. Apabila status pendaftaran sudah ‘verifikasi’ artinya pendaftaran sudah berhasil dan NPWP yant tertera sudah bisa digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Hanya saja, dalam tahap verifikasi tersebut DJP masih perlu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen. Apabila berdasarkan penelitian, data pendaftaran […]
-
Pemadanan NIK dan NPWP Terakhir Juni, Ini Risiko Jika Tak Dilakukan
Jakarta, Pemerintah telah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melalui ketetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Implementasi NIK sebagai NPWP pun akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. […]
Got any book recommendations?
WA only