Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemandanan NIK-NPWP Sudah 99%
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah mencapai 73.200.000 hingga 16 Mei 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan jumlah NIK yang telah dipadankan tersebut setara dengan 99% dari total keseluruhan 73.892.000 wajib […]
-
Pacu Ekonomi di Negara Ini, DPR Minta Target Pajak Bisa Tumbuh 21%
MANILA, Ketua DPR Filipina Martin Romualdez mendesak otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna mengamankan pendanaan berbagai agenda pembangunan. Romualdez mengatakan penerimaan pajak yang tinggi diperlukan agar pemerintah dapat mendorong belanja dan berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penerimaan pajak pada tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu yang […]
-
Awas! Penggabungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai Bisa Ganggu Penerimaan
JAKARTA. Fitch Ratings memperingatkan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi Badan Penerimaan Negara justru bisa memberi dampak buruk pada penerimaan pajak. “Masih tidak jelas bagaimana rencana presiden terpilih ini akan mendukung pengumpulan pendapatan jangka panjang,” kata Kepala Asia-Pacific Sovereigns Fitch Ratings Thomas Rookmaaker dilansir dari Bloomberg, Kamis […]
-
Begini Aturan Penyerahan Daftar Piutang yang Tak Bisa Ditagih ke DJP
Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak (DJP) agar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Daftar piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih yang diserahkan kepada DJP harus mencantumkan identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, dan jumlah […]
-
Kembangkan Coretax, DJP Perlu Petakan Risiko Digitalisasi Administrasi
Ditjen Pajak (DJP) dinilai perlu mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi muncul akibat implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system. Director of Fiscal Research & Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan setidaknya terdapat 5 risiko digitalisasi administrasi pajak yang perlu diidentifikasi. Pertama, risiko yang muncul bila digitalisasi administrasi pajak tidak dilaksanakan secara langsung […]
Got any book recommendations?
WA only