Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Tunggu Kondisi Ekonomi untuk Penerapan Pajak Karbon
Jakarta – Kementerian Keuangan akan menerapkan pajak karbon dengan memperhatikan waktu yang tepat. Pelaksanaan pajak karbon sebelumnya ditunda sebanyak dua kali pada April dan Juli 2022. “Kami tetap memperhatikan ketidakpastian tinggi, baik dari perekonomian global, dan dampak pemungutan pajak karbon kepada perekonomian kita,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers […]
-
Negara Kantongi Penerimaan Pajak Rp1.310 Triliun per September 2022
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak per September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun. Angka ini lebih tinggi 54,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. “Penerimaan negara kita masih cukup kuat, tumbuhnya 54,2 persen sampai dengan September 2022 atau mencapai Rp1.310,5 triliun untuk penerimaan pajak saja,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA, […]
-
Pajak Daerah Melonjak 49,1%, Menkeu Sebut Ekonomi Daerah Mulai Pulih
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aktivitas ekonomi di daerah sudah menunjukkan tanda-tanda menggeliat. Hal ini ditunjukkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah (PDRD) yang meningkat signifikan per 30 September 2022. Per September 2022, penerimaan pajak daerah tercatat melonjak 49,1% menjadi Rp 213,41 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebesar Rp 143,12 […]
-
Ramalan Bos Lippo Soal Prospek Properti di Tengah Ancaman Resesi
Sektor properti dinilai masih akan prospektif, meski di tengah ancaman resesi global. Pertumbuhan kelas menengah yang kuat akan menjamin kesinambungan pertumbuhan permintaan properti. Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady mengatakan bahwa antisipasi imbas resesi global terhadap sektor properti harus dicermati secara jeli. “Sejauh ini perkiraan makro terhadap perekonomian nasional masih jauh lebih baik dibandingkan rata-rata global. […]
-
Menkeu Tidak akan Turunkan Batas Pengusaha Kena Pajak Rp 4,8 Miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak akan mengubah ketentuan terkait batas atau threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar. Wacana ini berhembus seiring batas PKP yang berlaku di Indonesia relatif tinggi sehingga masih banyak pengusaha ‘nakal’. “Kita tidak mengubah banyak kebijakan pajak dan lainnya dalam situasi sangat tidak pasti, kita […]
Got any book recommendations?
WA only