Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kurangi Ketergantungan Penerimaan Pajak pada WP Besar, Ini Langkah DJP
Ditjen Pajak (DJP) berupaya mengurangi ketergantungan penerimaan pada segmen wajib pajak besar. Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan upaya pengurangan ketergantungan penerimaan pada wajib pajak besar dilakukan bersamaan dengan penggalian potensi pajak dari sektor informal. “Pada tahun 2020, DJP mulai menerapkan strategi perluasan basis pajak melalui model pengawasan baru, yaitu dengan […]
-
PPnBM Berbasis Emisi, Ini Jenis Kendaraan yang Dikecualikan
Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan merilis ketentuan baru terkait tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan beroda empat atau lebih di dalam negeri. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, […]
-
Digitalisasi Pajak Kendaraan, Kemendagri Hadirkan Stiker Hologram Road Tax
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT. Jasa Raharja meluncurkan program Digitalisasi Road Tax melalui stiker berpengaman hologram sebagai bukti pembayaran Pajak kendaraan bermotor. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, pandemi memberikan hikmah kepada aparatur dan warga dalam pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi mempermudah pelayanan dan akses […]
-
Otoritas Pajak Tegaskan PMK 141/2021 Dorong Penciptaan Kendaraan Listrik
Pemerintah menyatakan bahwa penerbitan PMK 141/2021 mengenai Pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk mendorong penciptaan kendaraan rendah emisi karbon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, merespons terbitnya aturan baru terkait pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Beleid baru tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan […]
-
Pengesahan HPP Diharapkan Tingkatkan Pendapatan Negara
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan diharapkan dapat mendorong sistem perpajakan ke arah yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Penghasilan negara dari sektor pajak diharapkan dapat ditingkatkan. Meskipun UU yang menjadi bagian dari proses reformasi struktural sistem perpajakan ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu perbaikan dan penyempurnaan. Salah satu […]
Got any book recommendations?
WA only